Dignitatis Humanae – Deklarasi Vatikan II tentang Kebebasan Beragama

Deklarasi tentang Kebebasan Beragama Vatikan II tidak diragukan merupakan dokumen Vatikan II yang paling terkenal akibat keburukannya. Untuk mengerti mengapa ajaran Vatikan II tentang kebebasan beragama adalah ajaran sesat, seseorang harus mengerti ajaran Gereja Katolik yang infalibel tentang perkara ini.

Gereja Katolik mendogmakan bahwa Negara memiliki suatu hak, dan memang, suatu kewajiban untuk mencegah para anggota dari agama sesat agar tidak secara publik menyebarkan dan mempraktikkan iman-iman mereka yang sesat. Negara-Negara harus melakukan hal ini demi melindungi kebaikan bersama – kebaikan jiwa-jiwa – yang dicelakakan oleh penyebaran kejahatan secara publik. Inilah mengapa Gereja Katolik selalu mengajarkan bahwa Katolisisme haruslah menjadi satu-satunya agama Negara, dan bahwa Negara harus selalu mencegah dan melarang pengakuan dan penyebaran secara publik segala agama lain.

Mari melihat tiga pernyataan yang telah dikutuk oleh Paus Pius IX di dalam Silabus Kesalahan-kesalahannya yang otoritatif.

Paus Pius IX, Silabus Kesalahan-Kesalahan, 8 Desember 1864, #77:
“Di zaman ini, bahwa agama Katolik harus merupakan satu-satunya agama negara sehingga agama-agama lain dilarang, sudah bukan lagi hal yang pantas.” – Dikutuk.[1]

Perhatikan: ide bahwa agama Katolik tidak sepatutnya merupakan agama Negara dan sehingga agama-agama lain dilarang, merupakan pandangan yang dikutuk. Maknanya adalah bahwa agama Katolik harus merupakan satu-satunya agama Negara dan bahwa agama-agama lain harus dilarang sehingga tidak secara publik melakukan ibadat, pengakuan iman, praktik dan penyebarannya. Gereja Katolik tidak memaksa orang-orang yang tidak percaya akan iman Katolik untuk percaya akan iman Katolik, karena kepercayaan (seturut definisinya sendiri) adalah tindak dari kehendak bebas.

Paus Leo XIII, Immortale Dei (#36), 1 November 1885:
“Dan, kenyataannya, Gereja terbiasa untuk memastikan agar tidak seorang pun dipaksa untuk memeluk iman Katolik tanpa sekehendak orang tersebut, karena St. Agustinus memperingatkan kita dengan bijaksana, ‘Manusia tidak dapat percaya akan sesuatu yang tidak sesuai kehendaknya.'”[2]

Tetapi Gereja mengajarkan bahwa Negara harus melarang penyebaran dan pengakuan iman secara publik dari agama-agama sesat yang menuntun jiwa-jiwa ke dalam Neraka.

Paus Pius IX, Silabus Kesalahan-Kesalahan, #78:
“Maka, di beberapa daerah yang menyandang nama Katolik, hukum telah secara terpuji memperkenankan orang-orang yang berimigrasi ke daerah-daerah tersebut untuk melaksanakan secara publik segala jenis ibadat mereka sendiri.” - Dikutuk[3]

Paus Pius IX, Silabus Kesalahan-Kesalahan, 8 Desember 1864, #55
“Gereja harus dipisahkan dari Negara, dan Negara dipisahkan dari Gereja.” – Dikutuk.[4]

Di dalam Quanta Cura, Paus Pius IX juga mengecam ide bahwa setiap manusia harus diberikan hak sipil kebebasan beragama.

Paus Pius IX, Quanta Cura (#3), 8 Desember 1864:
“Gagasan yang sepenuhnya sesat tentang pemerintahan sosial tersebut membuat mereka tidak ragu untuk mendukung OPINI YANG SESAT INI, yang dampak-dampaknya paling mematikan kepada Gereja Katolik dan keselamatan jiwa-jiwa, dan yang disebut oleh Pendahulu Kami dari kenangan yang berbahagia, Gregorius XVI, sebagai suatu kegilaan, yaitu bahwa ‘KEBEBASAN BERHATI NURANI DAN BERIBADAH MERUPAKAN HAK PRIBADI DARI SETIAP MANUSIA, YANG HARUS SECARA HUKUM DIPROKLAMASIKAN DAN DIJAMIN DI DALAM SETIAP MASYARAKAT YANG TERSUSUN SECARA BENAR ….’”[5]

Tetapi Vatikan II mengajarkan hal yang justru berlawanan:

Dokumen Vatikan II, Dignitatis Humanae #2:
“Konsili Vatikan ini menyatakan, bahwa pribadi manusia berhak atas kebebasan beragama. Kebebasan itu berarti, bahwa semua orang harus kebal terhadap paksaan dari pihak orang-perorangan maupun kelompok-kelompok sosial dan kuasa manusiawi mana pun juga, sedemikian rupa, sehingga dalam hal keagamaan tak seorang pun dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya, atau dihalang-halangi untuk dalam batas-batas yang wajar, baik sebagai perorangan maupun di muka umum … Hak pribadi manusia atas kebebasan beragama itu harus diakui dalam tata hukum masyarakat sedemikian rupa, sehingga menjadi hak sipil.”[6]

Dokumen Vatikan II, Dignitatis Humanae #2:
“Maka dari itu hak atas kebebasan itu tetap masih ada juga pada mereka, yang tidak memenuhi kewajiban mereka mencari kebenaran dan berpegang teguh padanya; dan penggunaan hak itu tidak dapat dirintangi, selama tata masyarakat tetap berdasarkan keadilan.”[7]

Vatikan II mengajarkan bahwa kebebasan beragama harus menjadi hak sipil, suatu gagasan yang secara langsung dikutuk oleh Paus Pius IX. Vatikan II juga mengajarkan bahwa hak kebebasan beragama ini juga berlaku untuk ungkapan hal keagamaan seseorang, baik di muka umum maupun sebagai perorangan; dan bahwa tidak seorang pun boleh dihalang-halangi untuk secara publik mengungkapkan atau mempraktikkan agamanya. Ajaran Vatikan II ini adalah bidah yang secara langsung menentang ajaran yang infalibel dari Paus Pius IX serta berbagai Paus lainnya. Ajaran Vatikan II tentang kebebasan beragama dapat telah secara harfiah disematkan kepada kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Silabus Kesalahan-Kesalahan yang dikutuk oleh Paus Pius IX.

Benediktus XVI mengakui bahwa ajaran Vatikan II tentang Kebebasan Beragama menentang ajaran Silabus Kesalahan-kesalahan dari Paus Pius IX!

Hal yang menakjubkan adalah bahwa Benediktus XVI mengakui apa yang kami buktikan di atas!

Benediktus XVI, Principles of Catholic Theology [Prinsip-Prinsip Teologi Katolik], 1982, hal. 381:
“Jika suatu diagnosis secara keseluruhan tentang teks itu [dokumen Vatikan II, Gaudium et Spes] dikehendaki, kita mungkin berkata bahwa (bersama teks tentang kebebasan beragama dan agama-agama dunia), teks itu adalah suatu revisi terhadap Silabus Pius IX, semacam kontra-silabus ... Akibatnya, kesatusisian posisi yang dipegang oleh Gereja di bawah Pius IX dan Pius X sebagai tanggapan terhadap situasi yang diciptakan oleh fase sejarah yang baru yang dimulai oleh Revolusi Prancis, telah, dalam skala yang besar, dikoreksi ….”[8]

Benediktus XVI mengakui di sini bahwa ajaran Vatikan II (yang dipegangnya) secara langsung bertentangan dengan ajaran dari Silabus Kesalahan-Kesalahan dari Paus Pius IX. Dalam kata lain, ia baru saja mengakui bahwa ajaran Vatikan II bertentangan dengan ajaran Magisterium Katolik. Seseorang tidak dapat meminta suatu penegasan yang lebih banyak bahwa ajaran Vatikan II adalah ajaran sesat. Di dalam bukunya, Benediktus XVI mengulang-ulangi hal ini, dan menyebut ajaran Vatikan II sebagai “kontra-silabus”, dan berkata bahwa kita tidak bisa lagi kembali kepada Silabus Kesalahan-kesalahan!

Benediktus XVI, Principles of Catholic Theology {Prinsip-Prinsip Teologi Katolik}, 1982, hal. 385:
“Oleh karena itu, terdorong oleh suatu kebutuhan batin, optimisme dari kontra-silabus tersebut mengeluarkan jeritan yang jauh lebih intens dan dramatis dari yang yang sebelumnya.”[9]

Benediktus XVI, Principles of Catholic Theology {Prinsip-Prinsip Teologi Katolik}, 1982, hal. 391:
“Oleh karena itu, tugasnya bukanlah untuk menghapus Konsili tersebut melainkan untuk menyingkapkan Konsili yang sejati dan untuk memperdalam intensinya yang sejati sehubungan dengan pengalaman masa kini. Hal itu berarti bahwa kita tidak lagi dapat kembali kepada Silabus, yang mungkin telah menandai tahap pertama dari pertarungan melawan liberalisme dan Marxisme yang baru saja dicetuskan tetapi yang bukan merupakan tahap terakhir.”[10]

Bidah Vatikan II mungkin diungkapkan paling jelas dalam kutipan berikut:

Dokumen Vatikan II, Dignitatis Humanae #3:
“Maka dari itu pemerintah [Negara], yang bertujuan mengusahakan kesejahteraan umum di dunia ini, memang wajib mengakui kehidupan beragama para warga negara dan mendukungnya. Tetapi harus dikatakan [bahwa Negara] melampaui batas wewenangnya, bila [Negara] memberanikan diri mengatur atau merintangi kegiatan-kegiatan religius.”[11]

Vatikan II berkata bahwa Negara melampaui batas wewenangnya jika Negara memberanikan diri untuk merintangi kegiatan-kegiatan religius. Ini adalah bidah.

Paus Leo XIII, Libertas (#21-23), 20 Juni 1888:
“Maka dari itu, Negara dilarang oleh keadilan, dan dilarang oleh akal budi sendiri untuk menjadi tidak bertuhan; atau untuk mengambil rangkaian tindakan yang menuntun kepada ketidakbertuhanan, yakni, untuk memperlakukan berbagai agama (sebagaimana yang mereka katakan) secara setara, dan untuk menganugerahkan kepada masing-masing agama tanpa dibeda-bedakan, hak-hak yang setara. Itulah sebabnya, karena pengakuan akan satu agama diperlukan di dalam Negara, agama yang harus diakui itu adalah satu-satunya agama yang benar, dan yang dapat diakui tanpa kesulitan, terutama di dalam Negara-Negara Katolik, sebab tanda-tanda kebenaran ibaratnya terukir pada agama ini. … Manusia berhak untuk secara bebas dan berhati-hati menyebarkan segala hal yang benar dan terpuji di seluruh negara, sehingga sebanyak mungkin orang dapat memiliki hal-hal tersebut; tetapi, opini-opini yang penuh dusta, wabah batiniah yang besarnya tak tertandingi, serta kemaksiatan-kemaksiatan yang membejatkan hati serta kehidupan bermoral harus dikekang dengan giat oleh otoritas publik, agar kejahatan-kejahatan semacam itu tidak secara tersembunyi merekayasakan kehancuran Negara.”[12]

Di sini kita melihat bahwa Paus Leo XIII (yang hanya mengulangi ajaran yang konsisten dari berbagai Paus) mengajarkan bahwa Negara bukan hanya dapat, tetapi juga harus mengekang serta melarang segala hak, yang biasa maupun istimewa, dari agama-agama lain untuk melaksanakan tindak-tindak keagamaan. Ajaran Paus Leo XIII ini sepenuhnya berlawanan dengan apa yang telah dinyatakan oleh Vatikan II. Tindak-tindak publik, opini-opini yang penuh dusta, serta ajaran-ajaran sesat semacam itu harus dikekang oleh otoritas publik (Negara), menurut ajaran Gereja Katolik, agar tidak menyebabkan skandal terhadap atau menyesatkan jiwa-jiwa.

Bidah Vatikan II tentang perkara ini sangatlah jelas, tetapi akan selalu para bidah yang mencoba untuk membela hal yang tidak dapat dipertahankan.

Membantah upaya-upaya pembelaan ajaran Vatikan II tentang Kebebasan Beragama

Beberapa pembela ajaran Vatikan II tentang kebebasan beragama berargumentasi bahwa Vatikan II hanya mengajarkan bahwa kita tidak seharusnya memaksakan orang-orang untuk percaya.

Patrick Madrid, Pope Fiction [Fiksi Paus], hal. 277:
“Perhatikan bahwa Deklarasi [tentang kebebasan beragama] ini tidak mendukung suatu kebebasan umum untuk percaya akan segala sesuatu yang anda inginkan, melainkan, suatu kebebasan pemaksaan untuk percaya akan suatu hal. Dalam kata lain, tidak seorang pun boleh dipaksa untuk tunduk kepada Iman Katolik.”[13]

Seperti yang kita telah lihat, hal ini sama sekali salah. Vatikan II bukan hanya mengajarkan bahwa Gereja Katolik tidak memaksa seseorang yang tidak percaya untuk menjadi Katolik. Tetapi, Vatikan II mengajarkan bahwa Negara tidak memiliki hak untuk mencegah ungkapan, penyebaran, serta praktik secara publik agama-agama sesat (karena hak sipil atas kebebasan beragama harus diakui secara universal). Kembali lagi, kita harus memahami perbedaan antara kedua perkara yang berbeda yang kadang kala sering dicampuradukkan oleh para pembela Vatikan II yang tidak jujur. Perkara pertama) Gereja Katolik tidak memaksa atau memforsir seseorang yang tidak percaya untuk percaya, karena kepercayaan adalah suatu tindakan yang bebas – benar; Perkara kedua) Negara tidak boleh mengekang ungkapan publik agama-agama sesat ini – di sinilah tempat Vatikan II menentang Gereja Katolik tentang kebebasan beragama. Perkara kedua ini merupakan kuncinya.

Untuk mengerti hal ini dengan lebih baik, mari kita melihat sebuah contoh: Andaikata suatu Negara menyaksikan, sebagai contoh, orang-orang Muslim dan Yahudi menyelenggarakan ibadat-ibadat serta perayaan-perayaan keagamaan mereka di suatu tempat umum (walaupun seandainya mereka tidak mengganggu ketenteraman atau melanggar hak properti perorangan ataupun mengganggu ketertiban publik sama sekali), Negara dapat dan harus (menurut ajaran Katolik) mengekang ibadat-ibadat serta perayaan-perayaan ini dan memulangkan orang-orang Yahudi dan Muslim itu (atau akan menangkap mereka, seandainya hukum Negara tertata secara mapan) karena ibadat dan perayaan mereka menimbulkan skandal terhadap orang lain dan dapat menyebabkan orang lain untuk bergabung ke dalam agama-agama sesat ini. Negara akan memberi tahu mereka akan kewajiban mereka untuk menjadi Katolik di hadapan Allah dan mencoba mengoversikan mereka dengan mengarahkan mereka kepada para imam Katolik, tetapi Negara tidak akan memaksa mereka untuk berkonversi. Demikianlah suatu contoh untuk perbedaan yang jelas antara 1) memaksa seseorang untuk menjadi Katolik, suatu hal yang dikutuk oleh Gereja, karena kepercayaan adalah tindakan yang bebas dan 2) hak Negara untuk mengekang kegiatan agama sesat, suatu hal yang diajarkan oleh Gereja.

Paus Pius IX, Silabus Kesalahan-Kesalahan, #78:
“Maka, di beberapa daerah yang menyandang nama Katolik, hukum telah secara terpuji memperkenankan orang-orang yang berimigrasi ke daerah-daerah tersebut untuk melaksanakan secara publik segala jenis ibadat mereka sendiri.” – Dikutuk.[14]

Tetapi Vatikan II justru mengajarkan kebalikannya. Teks yang dikutip di bawah ini merupakan bidah yang paling jelas dari Vatikan II mengenai kebebasan beragama. Kami mengutipnya kembali karena teks ini benar-benar tidak dapat dipertahankan dan menyingkapkan segala upaya pemutarbalikan, seperti yang dilakukan oleh Patrick Madrid di atas.

Dokumen Vatikan II, Dignitatis Humanae #3:
“Maka dari itu pemerintah [Negara], yang bertujuan mengusahakan kesejahteraan umum di dunia ini, memang wajib mengakui kehidupan beragama para warga negara dan mendukungnya. Tetapi harus dikatakan [bahwa Negara] melampaui batas wewenangnya, bila [Negara] memberanikan diri mengatur atau merintangi kegiatan-kegiatan religius.”[15]

Di sini Vatikan II mengatakan bahwa Negara melampaui batas wewenangnya jika Negara berani mengatur atau merintangi kegiatan religius. Kita baru saja melihat di atas bahwa Silabus Kesalahan-Kesalahan mengutuk gagasan bahwa Negara tidak boleh mencegah aktivitas agama-agama lain. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Vatikan II tentang kebebasan beragama jelas-jelas salah dan sesat, dan bahwa Vatikan II tidak semata-mata mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi Katolik.

Dalih “Dalam Batasan-Batasan yang Ditentukan”

Untuk mencoba membela ajaran sesat Vatikan II akan kebebasan beragama dengan segala cara, para pembela Vatikan II akan mencoba melakukan sebuah pemutarbalikan yang besar. Mereka akan mengutip paragraf berikut dari Vatikan II dan memutarbalikkan ajarannya agar paragraf tersebut (yang telah diputarbalikkan) dapat menjadi sesuai dengan ajaran tradisional tentang kebebasan beragama. Mereka menyatakan bahwa Vatikan II tidak mengizinkan kebebasan beragama publik tanpa syarat, tetapi menyebutkan ‘batasan-batasan’ tertentu.

Dokumen Vatikan II, Dignitatis Humanae #2:
“Konsili Vatikan ini menyatakan, bahwa pribadi manusia berhak atas kebebasan beragama. Kebebasan itu berarti, bahwa semua orang harus kebal terhadap paksaan dari pihak orang-perorangan maupun kelompok-kelompok sosial dan kuasa manusiawi mana pun juga, sedemikian rupa, sehingga dalam hal keagamaan tak seorang pun dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya, atau dihalang-halangi untuk dalam batas-batas yang wajar, baik sebagai perorangan maupun di muka umum … Hak pribadi manusia atas kebebasan beragama itu harus diakui dalam tata hukum masyarakat sedemikian rupa, sehingga menjadi hak sipil.”[16]

“Lihat kan”, ujar mereka, “Vatikan II mengajarkan bahwa Negara dapat membatasi ungkapan keagamaan ini; dan ajaran ini selaras dengan ajaran tradisional.” Argumen ini sedemikian tidak jujurnya, dan merupakan pemutarbalikan yang sedemikian rupa dari teks itu, sehingga orang-orang Katolik seharusnya merasa terhina oleh argumen ini. Di dalam teks di atas, sembari mengajarkan bahwa tak seorang pun (apa pun agama yang dianut orang itu) dapat dicegah untuk mengungkapkan agamanya secara publik, Vatikan II semata-mata bertindak dengan keberhati-hatian dan memastikan agar tulisannya tidak mengizinkan anarki untuk dilakukan di dalam Negara.

Vatikan II harus menambahkan klausul “dalam batas-batas yang wajar” agar tulisannya tidak mendukung, misalnya, suatu kelompok religius yang memblokir lalu lintas pada jam yang tersibuk atau ibadat-ibadat keagamaan yang diselenggarakan di tengah-tengah jalan tol yang padat. Itulah mengapa Vatikan II mengajarkan bahwa “tak seorang pun … dihalang-halangi untuk bertindak melawan suara hatinya … dalam batas-batas yang wajar, baik sebagai perorangan maupun di muka umum.” Vatikan II sama sekali tidak berkata bahwa suatu Negara Katolik dapat mengekang hak kebebasan beragama dari warga negara non-Katolik; Vatikan II tetap mengajarkan bidah yang tidak dapat dibela tentang kebebasan beragama: bahwa kebebasan beragama harus menjadi hak sipil dan bahwa tak seorang pun boleh dirintangi oleh Negara untuk bertindak sesuai dengan suara hatinya di muka umum; tetapi Vatikan II hanya mengindikasikan bahwa ketertiban umum tidak boleh dilanggar oleh orang-orang yang menggunakan hak ini.

Untuk membuktikan bahwa ini memang makna dari teks Vatikan II ini – yang, tentunya, jelas adanya bagi orang yang jujur yang menilai hal ini – kami hanya perlu mengutip #2 yang sama di dalam Deklarasi tersebut:

Dokumen Vatikan II, Dignitatis Humanae #2:
“Maka dari itu hak atas kebebasan itu tetap masih ada juga pada mereka, yang tidak memenuhi kewajiban mereka mencari kebenaran dan berpegang teguh padanya; dan penggunaan hak itu tidak dapat dirintangi, selama tata masyarakat tetap berdasarkan keadilan.”[17]

Kita bisa melihat bahwa “dalam batas-batas yang wajar” semata-mata berarti “selama tata masyarakat tetap berdasarkan keadilan”. Maka, menurut Vatikan II, setiap orang memiliki hak kebebasan beragama, termasuk ekspresi dan praktik publik agamanya, yang Negara tidak bisa batasi selama ketertiban publik tetap terjaga. Ini adalah ajaran sesat. Vatikan II tidak selaras dengan ajaran tradisional, tidak peduli betapa pun kerasnya para bidah seperti “Romo” Brian Harrison berupaya dengan tidak jujur untuk menggunakan klausul ini untuk berargumentasi demikian. Vatikan II mengajarkan bahwa Negara tidak dapat mencegah agama-agama sesat untuk berekspresi secara publik, seperti yang kita lihat dengan sangat jelas di dalam kutipan yang telah kami diskusikan.

Dokumen Vatikan II, Dignitatis Humanae #3:
“Maka dari itu pemerintah [Negara], yang bertujuan mengusahakan kesejahteraan umum di dunia ini, memang wajib mengakui kehidupan beragama para warga negara dan mendukungnya. Tetapi harus dikatakan [bahwa Negara] melampaui batas wewenangnya, bila [Negara] memberanikan diri mengatur atau merintangi kegiatan-kegiatan religius.”[18]

Ajaran sesat Vatikan II tentang kebebasan beragama sama sekali tidak dapat dipertahankan.

Penolakan: “Ajaran tentang Kebebasan Beragama bukanlah suatu dogma”

Sehubungan dengan kontradiksi yang jelas antara ajaran Vatikan II tentang kebebasan beragama dan ajaran tradisional, para pembela kemurtadan pasca-Vatikan II yang lain telah menekankan bahwa, walaupun terdapat kontradiksi, ajaran Vatikan II bukanlah suatu bidah karena ajaran tradisional tentang kebebasan beragama tidak diajarkan secara infalibel sebagai suatu dogma.

Chris Ferrara, Catholic Family News, “Opposing the Sedevacantist Enterprise, Part II” {“Melawan Kelompok Sedevakantis, Bagian II”}, Oktober 2005, hal. 24-25:
“Kelompok [Sedevakantis] tersebut menyatakan bahwa terdapat suatu kontradiksi yang jelas antara DH [dokumen Vatikan II Dignitatis Humanae tentang kebebasan beragama] dan ajaran tradisional: DH menegaskan suatu hak kodrati [sic] akan kebebasan beragama dalam bentuk perwujudan publik dari agama-agama sesat oleh para anggota dari sekte-sekte non-Katolik, sedangkan ajaran tradisional mengecam gagasan ini ... Tetapi mari mengandaikan demi argumentasi bahwa terdapat suatu kontradiksi yang jelas antara DH [Dignitatis Humanae] dan ajaran yang sebelumnya, dan bahwa pertentangan ini bersifat manifes – yakni, tidak diperlukan suatu penjelasan untuk membuktikannya. Seandainya pun demikian, kontradiksi tersebut tidak akan melibatkan bidah manifes semacam itu, karena ajaran tradisional Gereja tentang hak dan kewajiban Negara untuk mengekang pelanggaran-pelanggaran eksternal terhadap agama Katolik bukanlah suatu dogma yang telah didefinisikan dari Iman Katolik, dan demikian pula adanya dengan ajaran bahwa tidak terdapat hak semacam itu untuk mempraktikkan agama sesat di dalam negara-negara Katolik.”[19]

Pernyataan ini sama sekali salah, dan dapat dengan mudah dibantah. Gagasan yang diajarkan Vatikan II, bahwa setiap manusia harus dianugerahkan hak sipil atas kebebasan beragama, sehingga ia memiliki jaminan hukum atas hak untuk secara publik mempraktikkan dan menyebarkan agama sesatnya, telah secara dogmatis, secara khidmat, dan secara infalibel dikutuk oleh Paus Pius IX di dalam surat ensiklik Quanta Cura. Gaya bahasa yang digunakan Pius IX lebih dari cukup untuk memenuhi persyaratan definisi dogmatis. Perhatikan terutama bagian-bagian yang dicetak tebal dan digarisbawahi.

Paus Pius IX, Quanta Cura (#3-6), 8 Desember 1864, ex cathedra:
“Gagasan yang sepenuhnya sesat tentang pemerintahan sosial tersebut membuat mereka tidak ragu untuk mendukung opini yang sesat ini, yang dampak-dampaknya paling mematikan kepada Gereja Katolik dan keselamatan jiwa-jiwa, dan yang disebut oleh Pendahulu Kami dari kenangan yang berbahagia, Gregorius XVI, sebagai suatu kegilaan, yaitu bahwa ‘KEBEBASAN BERHATI NURANI DAN BERIBADAH MERUPAKAN HAK PRIBADI DARI SETIAP MANUSIA, YANG HARUS SECARA HUKUM DIPROKLAMASIKAN DAN DIJAMIN DI DALAM SETIAP MASYARAKAT YANG TERSUSUN SECARA BENAR; dan BAHWA WARGA NEGARA MEMILIKI SUATU HAK ATAS KEBEBASAN YANG PENUH UNTUK MEWUJUDKAN DENGAN SUARA LANTANG DAN SECARA PUBLIK OPINI-OPINI MEREKA, APA PUN OPINI MEREKA ITU, MELALUI PERKATAAN, MELALUI PERCETAKAN ATAU MELALUI SARANA APA PUN, tanpa dikekang oleh otoritas gerejawi maupun sipil.’ Tetapi, walaupun mereka menekankan pernyataan-pernyataan yang lancang ini, mereka tidak memikirkan, tidak pun mereka mempertimbangkan bahwa mereka mengajarkan suatu kebebasan untuk menjadi binasa … Maka, DENGAN KUASA APOSTOLIK KAMI, KAMI MENOLAK, MENGECAM, DAN MENGUTUK SELURUH DAN SETIAP OPINI SERTA DOKTRIN YANG JAHAT YANG SECARA RINCI DISEBUTKAN DI DALAM SURAT INI, DAN KAMI MENGHENDAKI DAN MEMERINTAHKAN KEPADA SEMUA ANAK-ANAK GEREJA KATOLIK AGAR MEREKA MENGANGGAP OPINI-OPINI DAN DOKTRIN-DOKTRIN TERSEBUT SEPENUHNYA DITOLAK, DIKECAM, DAN DIKUTUK.”[20]

Paus Pius IX secara khidmat menolak, melarang, dan mengutuk opini yang jahat tersebut dengan kuasa apostoliknya, dan menyatakan secara khidmat bahwa semua anak Gereja Katolik harus mencamkan bahwa opini yang jahat itu telah dikutuk. Ini adalah gaya bahasa yang khidmat dan ajaran yang infalibel yang dikeluarkan dari posisi yang tertinggi. Tidak diragukan lagi bahwa Quanta Cura merupakan mengecam secara dogmatis ide bahwa kebebasan beragama dijadikan sebagai hak sipil yang diberikan kepada setiap orang. Ajaran Vatikan II, oleh karena itu, merupakan bidah yang bertentangan secara langsung dengan ajaran dogmatis infalibel tentang perkara tersebut.

Ajaran Vatikan II tentang Kebebasan Beragama menentang seluruh Sejarah Dunia Kristiani dan menghancurkan Masyarakat Katolik

Kami telah menunjukkan bahwa ajaran Vatikan II tentang kebebasan beragama adalah ajaran sesat. Terdapat banyak contoh lain yang dapat diberikan untuk menggambarkan bahwa ajaran Vatikan II tentang kebebasan beragama adalah ajaran yang sesat, jahat, dan tidak Katolik. Misalnya, Konsili Vienne yang dogmatis secara khusus memerintahkan para pemimpin Katolik dari Negara-Negara bahwa mereka harus mengontrol secara publik (yaitu dengan mengekang secara publik) ibadah agama Islam yang dilaksanakan secara publik. Paus Klemens V mengingatkan Negara akan kewajibannya untuk melarang pengakuan secara publik agama-agama sesat.

Paus Klemens V, Konsili Vienne, 1311-1312:
“Adalah suatu penghinaan kepada nama yang kudus dan sebuah aib kepada iman Kristiani bahwa di beberapa bagian dunia tertentu yang tunduk kepada para pangeran Kristiani di mana para Saracen [yaitu pengikut agama Islam, yang juga disebut Muslim] tinggal, terkadang secara terpisah, di lain waktu bersama para umat Kristiani, para pendeta Saracen, yang sering disebut sebagai Zabasala, di dalam bait-bait atau Mesjid-Mesjid mereka, di mana para Saracen bertemu untuk menghormati Mahomet yang kafir, memuji dan berdoa kepada namanya dengan suara yang nyaring setiap harinya pada jam-jam tertentu dari suatu tempat yang tinggi ... Hal ini membawa kehinaan kepada iman kita dan menimbulkan suatu skandal yang besar kepada para umat beriman. Praktik-praktik ini tidak dapat ditolerir tanpa menyinggung sang Raja ilahi. Maka kami, dengan persetujuan konsili suci ini, secara ketat melarang praktik-praktik semacam itu mulai saat ini di negeri-negeri Kristiani. Kami memerintahkan kepada semua pangeran Katolik ... Mereka harus secara jelas melarang invokasi publik kepada nama Mahomet yang nista ... Orang-orang yang memberanikan diri untuk bertindak secara berlawanan harus dihukum oleh para pangeran atas kekurangajaran mereka, agar orang lain menjadi tidak berani untuk melakukan kelancangan semacam itu.”[21]

Menurut Vatikan II, ajaran Konsili Vienne ini salah. Adalah suatu hal yang juga salah, menurut ajaran Vatikan II, bahwa agama Kristiani harus dideklarasikan sebagai agama dari Kekaisaran Romawi oleh Theodosius pada tahun 392 Masehi, dan semua kuil pagan ditutup.[22] Hal ini kembali menunjukkan bahwa ajaran Vatikan II tentang kebebasan beragama adalah ajaran yang jahat dan bidah.

Ajaran sesat Vatikan II tentang kebebasan beragama tepatnya adalah alasan bahwa, setelah Vatikan II, sejumlah bangsa Katolik mengubah konstitusi Katolik mereka menjadi konstitusi sekuler! Konstitusi Katolik dari negeri Spanyol dan Kolombia bahkan dihapuskan atas arahan yang jelas dari Vatikan, dan hukum-hukum di negara-negara tersebut diubah untuk mengizinkan praktik agama-agama non-Katolik secara publik.

Perubahan-Perubahan kepada Hukum Katolik Negara Spanyol akibat Ajaran Vatikan II

“Fuero de los Espanoles” [Piagam Bangsa Spanyol], hukum dasar dari Negara Spanyol yang diadopsi pada tanggal 17 Juli 1945 hanya mengizinkan pelaksanaan ibadat [agama-agama] non-Katolik secara pribadi dan melarang semua aktivitas propaganda dari pihak agama-agama sesat.

Artikel 6, 1: “Pengakuan dan praktik dari Agama Katolik, yang merupakan agama Negara Spanyol, akan menikmati perlindungan resmi.”

Artikel 6, 2: ” ... satu-satunya perayaan dan manifestasi keagamaan lainnya yang diizinkan secara publik hanya akan merupakan perayaan dan manifestasi agama Katolik.”

Kita dapat melihat bahwa, sesuai dengan ajaran Katolik tradisional, hukum Spanyol mendekretkan bahwa satu-satunya perayaan dan manifestasi keagamaan yang diizinkan secara publik adalah hanya akan merupakan perayaan dan manifestasi agama Katolik. Tetapi, setelah Vatikan II, ‘Ley Organica del Estado’ [Hukum Organik Negara] (10 Januari 1967) mengubah paragraf kedua dari artikel tersebut sebagai berikut:

“Negara akan mengemban tanggung jawab untuk melindungi kebebasan beragama, yang akan berada di bawah perlindungan Peradilan yang bertanggung jawab untuk menjaga moral dan ketertiban publik.”

Terlebih lagi, pembukaan Konstitusi Spanyol, yang diubah oleh “Ley Organica del Estado” yang sama setelah Vatikan II, secara eksplisit mendeklarasikan:

” ... Mengingat perubahan yang dibuat di dalam Artikel 6 ‘Ley Organica del Estado’, yang diratifikasi oleh referendum bangsa, untuk menyesuaikan naskahnya kepada Deklarasi kebebasan beragama konsiliar yang dipermaklumkan pada tanggal 7 Desember 1965 [oleh Vatikan II], yang menuntut pengakuan secara eksplisit atas hak [kebebasan beragama] ini, dan yang di samping itu berselaras dengan Prinsip fundamental kedua dari Gerakan ini, yang menurutnya, ajaran Gereja harus mengilhami hukum-hukum kami ....”

Kita dapat melihat bahwa bagian kedua dari Artikel 6 dari Konstitusi tahun 1945 digantikan pada tahun 1967 persisnya untuk menyesuaikan hukum Spanyol dengan deklarasi Vatikan II! Revisi terhadap hukum Katolik di dalam negara Katolik ini, yang dilakukan demi membuat penyesuaian terhadap agama baru dari Vatikan II, mungkin merupakan suatu ilustrasi yang paling jelas yang menggambarkan kuasa-kuasa yang bekerja di sini. Spanyol berubah dari suatu negeri Katolik menjadi negara yang tidak bertuhan, yang sekarang memberikan perlindungan hukum kepada perceraian, sodomi, pornografi, dan kontrasepsi – dan semuanya itu berkat Vatikan II.

Paus St. Pius X, Vehementer Nos, 11 Februari 1906:
“ … atas dasar otoritas tertinggi yang telah dipercayakan oleh Allah kepada Kami, dan atas dasar-dasar yang telah ditetapkan di atas, Kami menolak dan mengutuk hukum yang dipilih melalui pemungutan suara di Prancis untuk pemisahan Gereja dan Negara sebagai hukum yang, secara mendalam, tidak adil terhadap Allah, yang disangkalnya, dan sebagai hukum yang menetapkan prinsip bahwa Republik tersebut tidak mengakui suatu kultus apa pun.”[23]

Paus Gregorius XVI, Inter Praecipuas (#14), Mei 8 1844:
“Memang, adalah suatu hal yang konsisten dan yang telah dibuktikan oleh pengalaman dari masa lalu, bahwa ketidakacuhan dalam hal agama, yang disebarkan oleh para pengikut sekte itu atas nama Kebebasan beragama, adalah jalan yang amat pasti untuk memisahkan orang-orang dari kesetiaan dan kepatuhan yang mereka harus berikan kepada para Pangeran.”[24]

Sejalan dengan ajaran sesatnya tentang kebebasan beragama, Vatikan II mengajarkan bidah bahwa semua agama memiliki kebebasan berbicara dan kebebasan pers.

Dokumen Vatikan II, Dignitatis Humanae #4:
“Jemaat-jemaat keagamaan berhak pula untuk tidak dirintangi dalam mengajarkan iman mereka dan memberi kesaksian tentangnya di muka umum, secara lisan maupun melalui tulisan.”[25]

Gagasan bahwa semua orang memiliki hak kebebasan berbicara dan kebebasan pers telah dikecam oleh banyak Paus. Kami hanya perlu mengutip Paus Gregorius XVI dan Paus Leo XIII. Perhatikan bahwa Paus Gregorius XVI menyebut gagasan ini (hal yang sama yang diajarkan oleh Vatikan II) sebagai hal yang berbahaya dan yang “tidak pernah cukup diperkejikan”.

Paus Gregorius XVI, Mirari Vos (#15), 15 Agustus 1832:
“Kesesatan itu juga disertai oleh kebebasan pers, yakni, kebebasan untuk menerbitkan karya tulis apa pun kepada khalayak ramai -  kebebasan yang paling mematikan, kebebasan yang menjijikkan, yang tidak pernah cukup diperkejikan dan yang dengan begitu seringnya dimintakan dan disebarluaskan oleh orang-orang tertentu secara lancang dengan suara yang amat lantang. Saudara-Saudara yang terhormat, Kami bergidik ngeri sewaktu Kami membayangkan doktrin-doktrin monster macam apa, atau bencana kesesatan macam apa yang membuat Kami kewalahan; kesesatan-kesesatan yang disebarluaskan ke seluruh penjuru oleh buku-buku, brosur-brosur, dan karya tulis lain yang begitu banyak jumlahnya, yang walaupun memang kecil ukurannya, namun besar kebejatannya ….”[26]

Paus Leo XIII, Libertas (#42), 20 Juni 1888:
“Berdasarkan hal yang telah dikatakan, adalah hal yang amat terlarang untuk menuntut, membela, atau menganugerahkan kebebasan tanpa syarat untuk berpendapat, untuk berbicara, untuk menulis, atau untuk beribadat, seolah-olah hak-hak tersebut memang diberikan oleh kodrat kepada manusia.”[27]

Paus Leo XIII, Immortale Dei (#34), 1 November 1885:
“Maka, Gregorius XVI di dalam surat ensikliknya Mirari Vos, yang bertanggal 15 Agustus 1832, mengecam dengan perkataan yang berat sofisme yang bahkan pada zamannya sedang ditanamkan secara publik – yakni, bahwa tiada suatu preferensi pun yang boleh dipertunjukkan kepada suatu bentuk ibadat tertentu; bahwa baik adanya bagi individu-individu untuk membentuk penilaian-penilaian diri mereka sendiri tentang agama; bahwa hati nurani dari setiap manusia adalah satu-satunya pedoman dirinya yang mandiri; dan bahwa setiap orang diizinkan untuk menerbitkan pandangan-pandangannya sendiri, apa pun pandangannya itu dan bahkan untuk melakukan konspirasi melawan negara.”[28]

Semua ajaran Katolik ini menentang secara langsung ajaran sesat Vatikan II.

Kembali ke rangkuman bidah utama Vatikan II.

Catatan kaki:

[1] Denzinger 1777.

[2] The Papal Encyclicals {Ensiklik-Ensiklik Paus}, Vol. 2 (1878-1903), hal. 115.

[3] Denzinger 1778.

[4] Denzinger 1755.

[5] Denzinger 1690.

[6] Decrees of the Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-Konsili Ekumenis}, Vol. 2, hal. 1002.

[7] Decrees of the Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-Konsili Ekumenis}, Vol. 2, hal. 1003.

[8] Benediktus XVI, Principles of Catholic Theology {Prinsip-Prinsip Teologi Katolik}, San Francisco, CA: Ignatius Press, 1982, hal. 381.

[9] Benediktus XVI, Principles of Catholic Theology {Prinsip-Prinsip Teologi Katolik}, hal. 385.

[10] Benediktus XVI, Principles of Catholic Theology {Prinsip-Prinsip Teologi Katolik}, hal. 391.

[11] Decrees of the Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-Konsili Ekumenis}, Vol. 2, hal. 1004.

[12] The Papal Encyclicals {Ensiklik-Ensiklik Paus}, Vol. 2 (1878-1903), hal. 175-176.

[13] Patrick Madrid, Pope Fiction {Fiksi Paus}, San Diego: Basilica Press, 1999, hal. 277.

[14] Denzinger 1778.

[15] Decrees of the Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-Konsili Ekumenis}, Vol. 2, hal. 1004.

[16] Decrees of the Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-Konsili Ekumenis}, Vol. 2, hal. 1002.

[17] Decrees of the Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-Konsili Ekumenis}, Vol. 2, hal. 1003.

[18] Decrees of the Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-Konsili Ekumenis}, Vol. 2, hal. 1004.

[19] Chris Ferrara, Catholic Family News, “Opposing the Sedevacantist Enterprise, Part II” {“Melawan Kelompok Sedevakantis, Bagian II”}, Oct. 2005, hal. 24-25.

[20] Denzinger 1690; 1699.

[21] Decrees of the Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-Konsili Ekumenis}, Vol. 1, hal. 380.

[22] Fr. John Laux, Church History {Sejarah Gereja}, hal. 98.

[23] Denzinger 1995.

[24] The Papal Encyclicals {Ensiklik-Ensiklik Paus}, Vol. 1 (1740-1878), hal. 271.

[25] Decrees of the Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-Konsili Ekumenis}, Vol. 2, hal. 1004.

[26] The Papal Encyclicals {Ensiklik-Ensiklik Paus}, Vol. 1 (1740-1878), hal. 238.

[27] The Papal Encyclicals {Ensiklik-Ensiklik Paus}, Vol. 2 (1878-1903), hal. 180.

[28] The Papal Encyclicals {Ensiklik-Ensiklik Paus}, Vol. 2 (1878-1903), hal. 114.