Dignitatis Humanae – Deklarasi Vatikan II tentang Kebebasan Beragama

Kembali ke rangkuman bidah utama Vatikan II.

Deklarasi tentang Kebebasan Beragama Vatikan II tidak diragukan merupakan dokumen Vatikan II yang paling terkenal keburukannya. Untuk mengerti mengapa ajaran Vatikan II tentang kebebasan beragama adalah ajaran sesat, seseorang harus mengerti ajaran Gereja Katolik yang infalibel tentang hal ini.

Gereja Katolik mendogmakan bahwa Negara memiliki hak, dan memang, sebuah kewajiban untuk mencegah pengikut-pengikut agama sesat untuk menyebarkan dan mengakui kepercayaan sesat mereka di depan umum. Negara harus melakukan hal ini untuk melindungi kebaikan bersama – kebaikan dari jiwa-jiwa – yang dicelakakan oleh penyebaran kejahatan secara publik. Inilah mengapa Gereja Katolik selalu mengajarkan bahwa Katolisisme haruslah menjadi satu-satunya agama Negara, dan bahwa Negara harus selalu mencegah dan melarang pengakuan dan penyebaran secara publik agama lain.

Mari melihat tiga pernyataan yang dikecam oleh Paus Pius IX di dalam Silabus Kesalahan-kesalahannya yang otoritatif.

Paus Pius IX, Silabus Kesalahan-kesalahan, 8 Desember 1864, #77
“Di zaman ini, bahwa agama Katolik harus menjadi satu-satunya agama negara dan agama-agama lain harus dilarang, sudah bukan lagi hal yang pantas. – Dikutuk.[1]

Perhatikan bahwa ide bahwa agama Katolik tidak harus menjadi agama Negara dan bahwa agama-agama lain tidak perlu dilarang, dikecam. Hal ini berarti bahwa agama Katolik harus menjadi satu-satunya agama Negara dan bahwa agama-agama lain harus dilarang untuk melakukan ibadah secara publik, pengakuan iman, praktik dan penyebarannya. Gereja Katolik tidak memaksakan orang-orang yang tidak percaya akan iman Katolik untuk percaya akan iman Katolik, karena kepercayaan (dari definisinya sendiri) adalah aksi dari kehendak bebas.

Paus Leo XIII, Immortale Dei (#36), 1 November 1885:
“Dan bahkan, Gereja terbiasa untuk menjaga dirinya dengan sungguh-sungguh agar tidak seorang pun dipaksa untuk memeluk iman Katolik bila berlawanan dengan kehendaknya, karena St. Agustinus memperingatkan kami dengan bijaksana, ‘Manusia tidak dapat percaya sesuatu yang tidak sesuai kehendaknya,”[2]

Tetapi Gereja mengajarkan bahwa Negara harus melarang penyebaran dan pengakuan iman dari agama-agama sesat yang menuntun jiwa-jiwa ke Neraka.

Paus Pius IX, Silabus Kesalahan-kesalahan, #78:
“Maka di dalam beberapa daerah yang memiliki nama Katolik, telah disetujui oleh hukum bahwa orang-orang yang berimigrasi ke daerah tersebut diizinkan untuk melakukan bentuk ibadah apa pun yang mereka miliki.” – Dikutuk.[3]

Paus Pius IX, Silabus Kesalahan-kesalahan, 8 Desember 1864, #55
“Gereja harus dipisahkan dari negara, dan negara dari Gereja.” – Dikutuk.[4]

Di dalam Quanta Cura, Paus Pius IX juga mengecam ide bahwa setiap manusia harus diberikan hak sipil kebebasan beragama.

Paus Pius IX, Quanta Cura (#3), 8 Desember 1864:
“Maka dari ide tentang pemerintahan sosial yang sama sekali salah tersebut, mereka tidak ragu-ragu mengedepankan OPINI YANG SESAT TERSEBUT, yang dampak-dampaknya paling mematikan kepada Gereja Katolik dan keselamatan jiwa-jiwa, yang disebut oleh pendahulu Kami, Gregorius XVI, sebuah kegilaan, YAITU BAHWA ‘KEBEBASAN BERHATI NURANI DAN BERIBADAH MERUPAKAN HAK PRIBADI SETIAP MANUSIA, YANG HARUS DINYATAKAN SECARA HUKUM DAN DISEBUTKAN DI DALAM SETIAP MASYARAKAT YANG TERBENTUK SECARA BENAR...’”[5]

Tetapi Vatikan II mengajarkan hal yang justru berlawanan:

Dokumen Vatikan II, Dignitatis humanae #2:
“Sinode Vatikan ini mendeklarasikan bahwa pribadi manusia memiliki sebuah hak kebebasan beragama. Kebebasan tersebut adalah sebagai berikut, bahwa semua orang harus memiliki kekebalan dari pemaksaan oleh para individu, atau oleh para kelompok-kelompok, atau oleh kekuatan manusia apa pun, dan bahwa tidak seorang pun boleh dipaksakan untuk berbuat sesuatu yang berlawanan dengan hati nuraninya di dalam hal-hal agama, ataupun dilarang untuk berbuat sesuai hati nuraninya, secara pribadi ataupun publik, dalam batasan-batasan yang ditentukan... Hak kebebasan beragama dari pribadi manusia ini harus diberikan pengakuan dalam hukum masyarakat agar menjadi sebuah hukum sipil.”[6]

Dokumen Vatikan II, Dignitatis humanae #2:
“Inilah mengapa hak kebebasan dari segala campur tangan ini tetap berada bahkan dalam mereka yang tidak melaksanakan kewajiban mereka untuk mencari kebenaran dan mengikutinya; dan pelaksanaan hak ini tidak boleh dihalangi, selama ketertiban publik tetap terjaga.”[7]

Vatikan II mengajarkan bahwa kebebasan beragama harus menjadi hak sipil, yang padahal dikecam secara langsung oleh Paus Pius IX. Vatikan II juga mengajarkan bahwa hak kebebasan beragama ini juga berlaku untuk ekspresi publik dan pribadi; dan bahwa tidak seorang pun boleh dicegah untuk mengungkapkan ataupun mempraktikkan secara publik agamanya. Ajaran Vatikan II ini adalah bidah yang berlawanan secara langsung kepada ajaran infalibel Paus Pius IX dan berbagai Paus lain. Ajaran Vatikan II tentang kebebasan beragama dapat secara harfiah ditambahkan di dalam daftar kesalahan-kesalahan di dalam Silabus Kesalahan-kesalahan yang dikecam oleh Paus Pius IX.

Benediktus XVI mengakui bahwa ajaran Vatikan II tentang Kebebasan Beragama menentang ajaran Silabus Kesalahan-kesalahan dari Paus Pius IX!

Yang menakjubkan adalah bahwa Benediktus XVI mengakui apa yang kami buktikan di atas!

Benediktus XVI, Principles of Catholic Theology {Prinsip-Prinsip Teologi Katolik}, 1982, hal. 381:
“Jika kita ingin mencari sebuah diagnosa tentang naskah [dokumen Vatikan II, Gaudium et Spes] secara keseluruhan, kita mungkin berkata bahwa (bersama naskah kebebasan beragama dan agama-agama dunia), hal tersebut adalah revisi dari Silabus Pius IX, sebuah silabus yang bertentangan... Hasilnya, kesatusisian posisi yang dipegang Gereja di bawah Pius IX dan Pius X sebagai jawaban atas situasi yang diciptakan oleh fase sejarah yang baru yang dimulai oleh Revolusi Prancis, telah, dalam skala yang besar, dikoreksi...”[8]

Benediktus XVI di sini mengakui bahwa ajaran Vatikan II (yang ia pegang) secara langsung bertentangan dengan ajaran dari Silabus Kesalahan-kesalahan dari Paus Pius IX. Dalam kata lain, ia baru saja mengakui bahwa ajaran Vatikan II bertentangan dengan ajaran Magisterium Katolik. Seseorang tidak dapat meminta penegasan yang lebih jauh bahwa ajaran Vatikan II adalah sesat. Di dalam bukunya, Benediktus XVI mengulang-ulangi hal ini, dan menyebut ajaran Vatikan II ‘kontra-silabus’, dan mengatakan bahwa kita tidak bisa lagi kembali kepada Silabus Kesalahan-kesalahan!

Benediktus XVI, Principles of Catholic Theology {Prinsip-Prinsip Teologi Katolik}, 1982, hal. 385:
“Oleh karena itu, lewat kebutuhan batin, optimisme dari kontra-silabus tersebut mengeluarkan jeritan yang jauh lebih intens dan dramatis dari yang {Silabus} yang sebelumnya.”[9]

Benediktus XVI, Principles of Catholic Theology {Prinsip-Prinsip Teologi Katolik}, 1982, hal. 391:
“Oleh karena itu, tugas ini bukanlah untuk menghapus Konsili tersebut tetapi untuk menemukan Konsili yang sejati dan untuk memperdalam tujuannya berkenaan dengan pengalaman masa kini. Hal itu berarti bahwa kita tidak lagi bisa kembali kepada Silabus, yang mungkin telah menandai langkah pertama dari pertarungan melawan liberalisme dan Marxisme yang baru saja digagaskan tetapi bukanlah langkah terakhir.”[10]

Bidah Vatikan II mungkin diungkapkan paling jelas dalam kutipan berikut:

Dokumen Vatikan II, Dignitatis humanae #3:
“Maka negara, yang tujuannya adalah untuk menyediakan kebaikan duniawi bersama tentu saja seharusnya mengakui dan mempromosikan kehidupan beragama masyarakatnya. Dengan kepastian yang sama, negara melanggar batas otoritasnya, jika ia sendiri mengarahkan atau mencegah aktivitas keagamaan.”[11]

Vatikan II berkata bahwa Negara melanggar otoritasnya jika ia berani untuk mencegah aktivitas keagamaan. Ini adalah ajaran sesat.

Paus Leo XIII, Libertas (#21-23), 20 Juni 1888:
“Maka, keadilan melarang, dan akal sendiri pun melarang, Negara untuk menjadi tidak ber-Allah; atau untuk menjalankan hal-hal yang menuntun kepada ketidakber-Allahan – yaitu, dengan cara memperlakukan berbagai agama (sebagaimana halnya yang mereka sebutkan) dengan sama, dan untuk melimpahkan kepada mereka hak-hak yang sama. Karena di dalam masyarakat, pengakuan sebuah agama adalah hal yang diperlukan, hanyalah satu-satunya agama yang benarlah yang boleh diakui tanpa kesulitan, terutama di dalam Negara-negara Katolik, karena tanda-tanda kebenaran terukir diatasnya... Manusia memiliki hak untuk menyebarkan dengan bebas dan hati-hati di seluruh Negara hal-hal apa pun yang benar dan terhormat, agar sebanyak mungkin orang dapat memilikinya; tetapi, doktrin-doktrin kebohongan, wabah yang paling mematikan dari segala wabah untuk pikiran, dan kejahatan-kejahatan yang mencemari hati dan kehidupan moral harus dengan giat dikekang oleh otoritas publik, agar mereka tidak berupaya secara diam-diam untuk menghancurkan Negara.”[12]

Di sini kita melihat bahwa Paus Leo XIII (yang hanya mengulangi ajaran yang konsisten dari para Paus) mengajarkan bahwa Negara tidak hanya dapat, tetapi harus mengekang dan melarang hak-hak dari agama-agama lain untuk melakukan tindak keagamaan – yang sama sekali berlawanan dengan yang dideklarasikan Vatikan II. Tindakan-tindakan publik tersebut, doktrin-doktrin kebohongan, dan ajaran-ajaran sesat haruslah dikekang oleh otoritas publik (yaitu Negara) menurut ajaran Gereja Katolik, agar jiwa-jiwa tidaklah disesatkan atau tergoda oleh mereka.

Bidah Vatikan II tentang hal tersebut sangatlah jelas, tetapi akan selalu terdapat bidah-bidah yang mencoba untuk membela hal yang tidak dapat dipertahankan.

Membantah pembelaan-pembelaan akan ajaran Vatikan II tentang Kebebasan Beragama

Beberapa pembela ajaran Vatikan II tentang kebebasan beragama berargumentasi bahwa Vatikan II hanya mengajarkan bahwa kita tidak seharusnya memaksakan orang-orang untuk percaya.

Patrick Madrid, Pope Fiction {Fiksi Paus}, hal. 277:
“Perhatikan bahwa Deklarasi [tentang kebebasan beragama] tidak mendukung kebebasan umum untuk percaya apa pun yang anda kehendaki; tetapi, kebebasan dari pemaksaan untuk percaya akan suatu hal. Dalam kata lain, tidak seorang pun dapat dipaksa untuk tunduk kepada Iman Katolik.”[13]

Seperti yang kita telah lihat, hal ini sama sekali salah. Vatikan II bukan hanya mengajarkan bahwa Gereja Katolik tidak memaksakan seseorang yang tidak percaya untuk menjadi Katolik. Tetapi, Vatikan II mengajarkan bahwa Negara tidak memiliki hak untuk mengekang ekspresi publik dan penyebaran serta praktik agama-agama sesat (karena hak sipil untuk kebebasan beragama harus diakui secara universal). Sekali lagi, kita harus mengerti perbedaan antara kedua hal yang berbeda yang kadangkala sering dicampuradukkan oleh para pembela Vatikan II yang tidak jujur. Masalah pertama) Gereja Katolik tidak memaksakan seseorang yang tidak percaya untuk percaya, karena kepercayaan adalah suatu hal yang bebas – benar; Masalah kedua) Negara tidak boleh mengekang ekspresi publik agama-agama sesat ini – di sinilah di mana Vatikan II menentang Gereja Katolik akan kebebasan beragama. Masalah kedua adalah kuncinya.

Untuk mengerti hal ini dengan lebih baik, marilah melihat sebuah contoh: Jika sebuah Negara melihat, sebagai contoh, orang-orang Muslim dan Yahudi menyelenggarakan ibadah dan perayaaan mereka di tempat umum (bahkan jika mereka tidak mengganggu kedamaian ataupun memasuki properti perorangan tanpa izin tidak pun mengganggu ketertiban publik sama sekali), Negara dapat dan harus (menurut ajaran Katolik) mengekang ibadah dan perayaan tersebut dan memulangkan para Muslim dan Yahudi (atau menangkap mereka, jika terdapat hukum yang mapan) karena mereka menjadi sebuah skandal untuk orang lain dan mungkin membuat orang lain mengikuti agama sesat mereka. Negara akan memberitahukan mereka akan kewajiban mereka untuk menjadi Katolik di depan Allah dan mencoba untuk mengonversikan mereka dengan cara menuntun mereka kepada imam Katolik, tetapi tidak memaksakan mereka untuk melakukannya. Ini adalah contoh akan perbedaan yang jelas antara 1) memaksakan seseorang untuk menjadi Katolik, sesuatu yang dikecam Gereja, karena kepercayaan adalah hal yang bebas dan 2) hak Negara untuk mengekang aktivitas agama sesat, sesuatu yang diajarkan Gereja.

Paus Pius IX, Silabus Kesalahan-kesalahan, #78:
“Maka di dalam beberapa daerah yang memiliki nama Katolik, telah disetujui oleh hukum bahwa orang-orang yang berimigrasi ke daerah tersebut diizinkan untuk melakukan bentuk ibadah apa pun yang mereka miliki.” – Dikutuk.[14]

Tetapi Vatikan II justru mengajarkan kebalikannya. Paragraf yang dikutip di bawah ini merupakan bidah yang paling jelas dari Vatikan II akan kebebasan beragama. Kami mengutipnya lagi karena paragraf ini benar-benar tidak dapat dipertahankan dan menyingkapkan segala pemutarbalikan, seperti yang dilakukan oleh Patrick Madrid di atas.

Dokumen Vatikan II, Dignitatis humanae #3:
“Maka negara, yang tujuannya adalah untuk menyediakan kebaikan duniawi bersama tentu saja seharusnya mengakui dan mempromosikan kehidupan beragama masyarakatnya. Dengan kepastian yang sama, negara melanggar batas otoritasnya, jika ia sendiri mengarahkan atau mencegah aktivitas keagamaan.”[15]

Di sini Vatikan II mengatakan bahwa Negara melampaui batas otoritasnya jika ia berani mengarahkan atau mencegah aktivitas keagamaan. Kita baru saja melihat di atas bahwa Silabus Kesalahan-kesalahan mengecam ide bahwa Negara tidak dapat mencegah aktivitas agama-agama lain. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Vatikan II tentang kebebasan beragama jelas-jelas salah dan sesat, dan bahwa Vatikan II bukan semata-mata mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi Katolik.

Dalih ‘Dalam Batasan-batasan yang Ditentukan’

Untuk mencoba membela ajaran sesat Vatikan II akan kebebasan beragama dengan segala cara, para pembela Vatikan II akan mencoba melakukan sebuah pemutarbalikan yang besar. Mereka akan mengutip paragraf berikut dari Vatikan II dan memutarbalikkan ajarannya agar paragraf tersebut (yang telah diputarbalikkan) dapat menjadi sesuai dengan ajaran tradisional tentang kebebasan beragama. Mereka menyatakan bahwa Vatikan II tidak mengizinkan kebebasan beragama publik tanpa syarat, tetapi menyebutkan ‘batasan-batasan’ tertentu.

Dokumen Vatikan II, Dignitatis Humanae #2:
“Sinode Vatikan ini mendeklarasikan bahwa pribadi manusia memiliki sebuah hak kebebasan beragama. Kebebasan tersebut adalah sebagai berikut, bahwa semua orang harus memiliki kekebalan dari pemaksaan oleh para individu, atau oleh para kelompok-kelompok, atau oleh kekuatan manusia apa pun, dan bahwa tidak seorang pun boleh dipaksakan untuk berbuat sesuatu yang berlawanan dengan hati nuraninya di dalam hal-hal agama, ataupun dilarang untuk berbuat sesuai hati nuraninya, secara pribadi ataupun publik, dalam batasan-batasan yang ditentukan... Hak kebebasan beragama dari pribadi manusia ini harus diberikan pengakuan dalam hukum masyarakat agar menjadi sebuah hukum sipil.”[16]

“Lihat kan”, kata mereka, “Vatikan II mengajarkan bahwa Negara dapat menaruh batasan-batasan akan ekspresi keagamaan ini; dan ini sesuai dengan ajaran tradisional.” Ini adalah sebuah argumen yang sangat tidak jujur, sebuah pemutarbalikan naskah tersebut, sehingga orang-orang Katolik haruslah malu akan hal itu. Di dalam paragraf di atas, sambil mengajarkan bahwa tidak seorang pun (tidak peduli agamanya) dapat dicegah untuk mengekspresikan agamanya secara publik, Vatikan II hanyalah berhati-hati dan memastikan untuk tidak menuliskan sesuatu yang mengizinkan anarki di dalam Negara.

Vatikan II harus menambahkan klausul ‘dalam batasan-batasan yang ditentukan’ supaya tidak memberi kesan bahwa ia mendukung, sebagai contoh, sebuah kelompok keagamaan yang memblokir lalu lintas di waktu yang paling sibuk atau ibadat keagamaan yang diselenggarakan di tengah-tengah jalan tol yang padat. Inilah mengapa ia mengajarkan bahwa “tidak seorang pun boleh... dilarang untuk berbuat sesuai hati nuraninya, secara pribadi ataupun publik, dalam batasan-batasan yang ditentukan.” Vatikan II sama sekali tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa Negara Katolik dapat membatasi hak kebebasan beragama dari rakyat non-Katolik; Vatikan II tetap mengajarkan bidah yang tidak terpungkiri tentang kebebasan beragama: bahwa kebebasan beragama harus menjadi hak sipil dan tidak seorang pun akan dicegah oleh Negara untuk bertindak sesuai hati nuraninya di depan umum; tetapi ia hanya mengungkapkan bahwa ketertiban publik tidak boleh dilanggar oleh orang-orang yang menggunakan hak tersebut.

Untuk membuktikan bahwa itulah maksudnya – yang, tentunya, jelas kepada orang yang jujur yang menilai hal ini – kami hanya perlu mengutip #2 yang sama di dalam Deklarasi tersebut:

Dokumen Vatikan II, Dignitatis Humanae #2:
“Inilah mengapa hak kebebasan dari segala campur tangan ini tetap berada bahkan dalam mereka yang tidak melaksanakan kewajiban mereka untuk mencari kebenaran dan mengikutinya; dan pelaksanaan hak ini tidak boleh dihalangi, selama ketertiban publik tetap terjaga.”[17]

Kita bisa melihat bahwa ‘dalam batasan-batasan yang ditentukan’ hanyalah berarti ‘selama ketertiban publik tetap terjaga’. Maka, menurut Vatikan II, setiap orang memiliki hak kebebasan beragama, termasuk ekspresi dan praktik publik agamanya, yang Negara tidak bisa batasi selama ketertiban publik tetap terjaga. Ini adalah ajaran sesat. Vatikan II tidak sesuai dengan ajaran tradisional, tidak peduli betapa pun para bidah seperti ‘Romo’ Brian Harrison mencoba dengan tidak jujur untuk menggunakan kata-kata tersebut. Vatikan II mengajarkan bahwa Negara tidak dapat mencegah ekspresi publik akan agama-agama sesat, seperti yang kita lihat dengan sangat jelas di dalam kutipan yang kita telah diskusikan.

Dokumen Vatikan II, Dignitatis Humanae #3:
“Maka negara, yang tujuannya adalah untuk menyediakan kebaikan duniawi bersama tentu saja seharusnya mengakui dan mempromosikan kehidupan beragama masyarakatnya. Dengan kepastian yang sama, negara melanggar batas otoritasnya, jika ia sendiri mengarahkan atau mencegah aktivitas keagamaan.”[18]

Ajaran sesat Vatikan II tentang kebebasan beragama sama sekali tidak dapat dipertahankan.

Bantahan: “Ajaran tentang Kebebasan Beragama bukanlah sebuah dogma”

Berkaitan dengan pertentangan antara ajaran Vatikan II tentang kebebasan beragama dan ajaran tradisional, pembela lain dari kemurtadan setelah Vatikan II mengedepankan bahwa, walaupun terdapat pertentangan, ajaran Vatikan II bukanlah sebuah bidah karena ajaran tradisional tentang kebebasan beragama tidak diajarkan secara infalibel sebagai dogma.

Chris Ferrara, Catholic Family News, “Opposing the Sedevacantist Enterprise, Part II” {“Melawan Kelompok Sedevakantis, Bagian II”}, Oktober 2005, hal. 24-25:
“Kelompok [Sedevakantis] tersebut menyatakan bahwa terdapat pertentangan yang jelas antara DH [dokumen Vatikan II Dignitatis Humanae tentang kebebasan beragama] dan ajaran tradisional: DH menegaskan hukum alam [sic] kebebasan beragama di dalam manifestasi publik dari agama-agama sesat dari sekte-sekte non-Katolik, sedangkan ajaran tradisional mengecam ide ini... Tetapi mari mengandaikan demi argumen bahwa sebuah pertentangan yang jelas terdapat antara DH [Dignitatis Humanae] dan ajaran yang sebelumnya, dan bahwa pertentangan ini jelas – yaitu, tidak diperlukan sebuah penjelasan untuk menunjukkannya. Jika pun demikian, pertentangan tersebut bukan merupakan sebuah bidah yang jelas, karena ajaran tradisional Gereja tentang hak dan kewajiban Negara untuk mengekang pelanggaran-pelanggaran eksternal atas agama Katolik bukanlah sebuah dogma yang telah didefinisikan di dalam Iman Katolik, tidak pun ajaran bahwa tidak terdapat hak untuk mempraktikkan agama sesat di dalam negara-negara Katolik.”[19]

Hal ini salah sama sekali, dan dengan mudah dibantah. Ide yang diajarkan Vatikan II, bahwa setiap manusia harus diberikan hak sipil untuk kebebasan beragama, agar secara hukum, ia diberikan hak untuk mempraktikkan secara publik dan menyebarkan agama sesatnya, telah secara dogmatis, khidmat, dan infalibel dikecam oleh Paus Pius IX di dalam Quanta Cura. Gaya bahasa yang digunakan Pius IX lebih dari cukup untuk memenuhi persyaratan definisi dogmatis. Perhatikan terutama bagian-bagian yang dicetak tebal dan digarisbawahi.

Paus Pius IX, Quanta Cura (#3-6), 8 Desember 1864, ex cathedra:
“Maka dari ide tentang pemerintahan sosial yang sama sekali salah tersebut, mereka tidak ragu-ragu mengedepankan opini yang sesat tersebut, yang dampak-dampaknya paling mematikan kepada Gereja Katolik dan keselamatan jiwa-jiwa, yang disebut oleh pendahulu Kami, Gregorius XVI, sebuah kegilaan, YAITU BAHWA ‘KEBEBASAN BERHATI NURANI DAN BERIBADAH MERUPAKAN HAK PRIBADI SETIAP MANUSIA, YANG HARUS DINYATAKAN SECARA HUKUM DAN DISEBUTKAN DI DALAM SETIAP MASYARAKAT YANG TERBENTUK SECARA BENAR dan bahwa rakyat memiliki sebuah hak kebebasan absolut yang tidak boleh dibatasi otoritas apa pun, gerejawi maupun sipil, YANG MEMPERBOLEHKAN MEREKA UNTUK MEWUJUDKAN DAN MENYATAKAN SECARA TERBUKA DAN PUBLIK IDE-IDE APA PUN, SECARA LISAN, LEWAT PERS, ATAU DENGAN CARA APA PUN’. Tetapi sewaktu mereka menekankan hal ini dengan sembrono, mereka tidak mengerti dan tidak memperhatikan bahwa mereka mengajarkan kebebasan untuk kebinasaan... Maka, DENGAN KEKUASAAN APOSTOLIK, KAMI MENOLAK, MELARANG, DAN MENGUTUK SELURUH OPINI-OPINI YANG JAHAT DAN DOKTRIN-DOKTRIN YANG SECARA KHUSUS DISEBUTKAN DI DALAM SURAT INI, DAN MEMERINTAHKAN KEPADA ANAK-ANAK GEREJA KATOLIK UNTUK MENCAMKAN BAHWA OPINI-OPINI DAN DOKTRIN-DOKTRIN TERSEBUT DITOLAK, DILARANG, DAN DIKUTUK.”[20]

Paus Pius IX secara khidmat mengecam, menolak, dan melarang pendapat yang jahat tersebut lewat kekuasaan apostoliknya, dan menyatakan secara khidmat bahwa semua anak-anak Gereja Katolik harus mencamkan bahwa pendapat yang jahat tersebut telah dikecam. Ini adalah sebuah gaya bahasa yang khidmat dan sebuah ajaran yang infalibel dari tempat yang tertinggi. Tidak diragukan lagi bahwa Quanta Cura merupakan pengecaman dogmatis akan ide bahwa kebebasan beragama harus menjadi hak sipil untuk diberikan kepada setiap orang. Ajaran Vatikan II, oleh karena itu, merupakan bidah yang bertentangan secara langsung dengan ajaran dogmatis infalibel tentang hal tersebut.

Ajaran Vatikan II tentang Kebebasan Beragama menentang seluruh Sejarah Kristiani dan menghancurkan Masyarakat Katolik

Kita telah menunjukkan bahwa ajaran Vatikan II tentang kebebasan beragamaa adalah ajaran sesat. Terdapat banyak contoh lain yang dapat diberikan untuk menggambarkan bahwa ajaran Vatikan II akan kebebasan beragama adalah sesat, jahat, dan tidak Katolik. Misalnya, Konsili Vienne yang dogmatis secara khusus memerintahkan pemimpin-pemimpin Katolik dari Negara dan mengharuskan mereka untuk mengontrol secara publik (yaitu dengan mengekang secara publik) praktik publik ibadah Islam. Paus Klemens V mengingatkan Negara akan kewajibannya untuk melarang pengakuan secara publik agama-agama sesat.

Paus Klemens V, Konsili Vienne, 1311-1312:
“Adalah sebuah ejekan kepada nama yang kudus dan sebuah aib kepada iman Kristiani bahwa di bagian-bagian tertentu di dunia yang takluk kepada pangeran-pangeran Kristiani di mana para Saracen [yaitu pengikut Islam, yang juga disebut Muslim] tinggal, kadangkala secara terpisah, kadangkala bersama umat Kristiani, para pendeta Saracen, yang sering disebut Zabasala, di dalam bait atau Mesjid mereka, di dalam mana para Saracen bertemu untuk menghormati Mahomet yang tidak beriman, memanggil dan memuji namanya dengan keras setiap hari pada jam-jam tertentu dari suatu tempat yang tinggi... Hal ini membawa kehinaan kepada iman kita dan menghasilkan sebuah skandal kepada umat beriman. Praktik-praktik ini tidak bisa ditolerir tanpa mengecewakan sang Raja ilahi. Maka kami, dengan persetujuan konsili yang kudus, sangat melarang praktik-praktik tersebut untuk selanjutnya di seluruh tanah Kristiani. Kami memerintahkan kepada para pangeran-pangeran Katolik, satu dan semuanya... Mereka harus melarang secara tegas doa secara publik kepada nama Mahomet yang nista... Mereka yang memberanikan diri untuk bertindak secara berlawanan harus dihukum oleh para pangeran untuk ketidakpatuhan mereka, agar orang-orang lain terhalang dari kekurangajaran tersebut.”[21]

Menurut Vatikan II, ajaran Konsili Vienne ini salah. Adalah suatu hal yang juga salah, menurut ajaran Vatikan II, bahwa agama Kristiani harus dideklarasikan sebagai agama dari Kekaisaran Romawi oleh Theodosius pada tahun 392 Masehi, dan seluruh kuil-kuil pagan {penyembah berhala} ditutup.[22] Hal ini menunjukkan kembali bahwa ajaran Vatikan II tentang kebebasan beragama adalah jahat dan sesat.

Ajaran sesat Vatikan II tentang kebebasan beragama tepatnya adalah alasan mengapa dengan mengikuti Vatikan II, sejumlah bangsa-bangsa Katolik mengubah konstitusi Katolik mereka menjadi sekuler! Konstitusi Katolik dari Spanyol dan Kolombia bahkan dikekang secara sengaja atas petunjuk dari Vatikan, dan hukum-hukum di negara-negara tersebut diubah untuk mengizinkan praktik publik agama-agama non-Katolik.

Perubahan-perubahan kepada Hukum Katolik Spanyol akibat ajaran Vatikan II

“Fuero de los Espanoles” {Piagam bangsa Spanyol}, hukum dasar dari Negara Spanyol yang disetujui pada tanggal 17 Juli1945 hanya mengizinkan pelaksanaan ibadat [agama-agama] non-Katolik secara pribadi dan melarang semua aktivitas propaganda dari agama-agama sesat.

Artikel 6, 1: “Pengakuan dan praktik dari Agama Katolik, yang merupakan agama Negara Spanyol, menerima perlindungan resmi.”

Artikel 6, 2: ”...satu-satunya perayaan dan seluruh manifestasi keagamaan yang diizinkan secara publik adalah yang Katolik.”

Kita dapat melihat bahwa, sesuai dengan ajaran Katolik tradisional, hukum Spanyol mendekretkan bahwa satu-satunya perayaan dan manifestasi keagamaan yang diizinkan secara publik adalah yang Katolik. Tetapi, setelah Vatikan II, ‘Ley Organica del Estado’ {Hukum Organik Negara} (10 Januari 1967) mengubah paragraf kedua dari artikel tersebut sebagai berikut:

“Negara akan bertanggung jawab atas perlindungan kebebasan beragama, yang akan terdapat di bawah perlindungan Peradilan yang bertanggung jawab untuk menjaga moral dan ketertiban publik.”

Terlebih lagi, pembukaan Konstitusi Spanyol, yang diubah oleh ‘Ley Organica del Estado’ yang sama setelah Vatikan II, secara eksplisit mendeklarasikan:

”...Karena perubahan yang dibuat di dalam Artikel 6 ‘Ley Organica del Estado’, yang diratifikasi oleh referendum bangsa, untuk menyesuaikan naskahnya kepada Deklarasi kebebasan beragama konsiliar yang diumumkan pada tanggal 7 Desember 1965 [oleh Vatikan II], yang memerintahkan agar hak [kebebasan beragama] tersebut diakui secara terang-terangan, dan terlebih lagi sesuai dengan Prinsip Pergerakan kedua yang mendasar, yang menurutnya ajaran Gereja harus mengilhami hukum-hukum kami...”

Kita dapat melihat bahwa bagian kedua dari Artikel 6 dari Konstitusi 1945 yang digantikan di tahun 1967 bertepatan untuk menyesuaikan hukum Spanyol dengan deklarasi Vatikan II! Revisi hukum Katolik di dalam sebuah negara Katolik ini yang dibuat untuk menyesuaikan diri dengan agama baru dari Vatikan II, mungkin adalah gambaran yang paling jelas akan kekuatan-kekuatan yang bekerja di balik layar. Spanyol berubah dari sebuah bangsa Katolik menjadi bangsa yang tidak ber-Allah, yang sekarang memberikan perlindungan hukum untuk perceraian, semburit {sodomi}, pornografi, dan kontrasepsi, akibat Vatikan II.

Paus St. Pius X, Vehementer Nos, 11 Februari 1906:
“Kami, sesuai kekuasan tertinggi yang Kami miliki dari Allah, menentang dan mengecam hukum yang didirikan yang memisahkan negara Prancis dari Gereja, untuk alasan-alasan yang Kami telah kedepankan: karena hal tersebut merupakan sebuah ejekan yang paling besar kepada Allah, yang ditolak hukum tersebut secara resmi, yang mendeklarasikan bahwa dari awal mulanya, negara tidak memiliki agama apa pun...”[23]

Paus Gregorius XVI, Inter Praecipuas (#14), Mei 8 1844:
“Pengalaman menunjukkan bahwa cara yang paling efektif untuk memisahkan rakyat dari kesetiaan dan kepatuhan kepada para pemimpinnya adalah lewat indiferentisme keagamaan yang disebarkan oleh anggota-anggota sektenya di bawah nama kebebasan beragama.”[24]

Sejalan dengan ajaran sesatnya tentang kebebasan beragama, Vatikan II mengajarkan bidah bahwa semua agama memiliki kebebasan berbicara dan kebebasan pers.

Dokumen Vatikan II, Dignitatis Humanae #4:
“Di samping itu, komunitas-komunitas keagamaan berhak untuk mengajarkan dan memberi kesaksian tentang iman mereka secara publik dengan lisan dan tulisan tanpa hambatan.”[25]

Ide bahwa semua orang memiliki hak kebebasan berbicara dan kebebasan pers telah dikecam oleh banyak Paus. Kita hanya perlu mengutip Paus Gregorius XVI dan Paus Leo XIII. Perhatikan bahwa Paus Gregorius XVI menyebut ide ini (hal yang diajarkan Vatikan II) berbahaya dan ‘tidak pernah cukup dikecam’.

Paus Gregorius XVI, Mirari Vos (#15), 15 Agustus 1832:
“Di sini Kami harus mengikutsertakan ide yang berbahaya dan yang tidak pernah cukup dikecam, yaitu kebebasan untuk menerbitkan tulisan apa pun dan menyebarkannya kepada orang-orang, yang diminta dan dipromosikan beberapa orang secara lancang, dan dengan suara yang nyaring. Kami menakuti bahwa doktrin-doktrin monster dan kesesatan-kesesatan yang luar biasa akan disebarluaskan di dalam tidak terhitung jumlahnya, buku-buku, pamflet, dan tulisan-tulisan lain yang, walaupun kecil ukurannya, besarlah kejahatannya.”[26]

Paus Leo XIII, Libertas (#42), 20 Juni 1888:
“Sesuai yang telah dikatakan, adalah sesuatu yang sangat tidak sah untuk meminta, membela, atau memberikan kebebasan tidak bersyarat untuk berpendapat, berbicara, atau beribadat, seandaikan hak-hak tersebut memang diberikan oleh alam kepada manusia.”[27]

Paus Leo XIII, Immortale Dei (#34), 1 November 1885:
“Maka, Gregorius XVI di dalam surat ensikliknya Mirari Vos, bertanggal 15 Agustus 1832, dengan otoritas doktrin yang besar, mengecam keras ide-ide yang bahkan telah ditanamkan secara publik pada zamannya, yaitu sofisme: bahwa seseorang tidak perlu membuat sebuah pilihan tentang agama; setiap orang cukup mengikuti hati nuraninya tentang hal agama ; bahwa hati nurani setiap orang adalah satu-satunya petunjuk yang cukup; dan bahwa adalah suatu hal yang sah; dan bahwa setiap orang dapat dengan sah menerbitkan pandangannya masing-masing, apa pun pandangan tersebut, bahkan untuk bersekongkol melawan negara.”[28]

Semua ajaran Katolik ini menentang secara langsung ajaran sesat Vatikan II.

Catatan kaki:

[1] Denzinger 1777.

[2] The Papal Encyclicals {Ensiklik-Ensiklik Paus}, Vol. 2 (1878-1903), hal. 115.

[3] Denzinger 1778.

[4] Denzinger 1755.

[5] Denzinger 1690.

[6] Decrees of the Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-Konsili Ekumenis}, Vol. 2, hal. 1002.

[7] Decrees of the Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-Konsili Ekumenis}, Vol. 2, hal. 1003.

[8] Benediktus XVI, Principles of Catholic Theology {Prinsip-Prinsip Teologi Katolik}, San Francisco, CA: Ignatius Press, 1982, hal. 381.

[9] Benediktus XVI, Principles of Catholic Theology {Prinsip-Prinsip Teologi Katolik}, hal. 385.

[10] Benediktus XVI, Principles of Catholic Theology {Prinsip-Prinsip Teologi Katolik}, hal. 391.

[11] Decrees of the Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-Konsili Ekumenis}, Vol. 2, hal. 1004.

[12] The Papal Encyclicals {Ensiklik-Ensiklik Paus}, Vol. 2 (1878-1903), hal. 175-176.

[13] Patrick Madrid, Pope Fiction {Fiksi Paus}, San Diego: Basilica Press, 1999, hal. 277

[14] Denzinger 1778.

[15] Decrees of the Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-Konsili Ekumenis}, Vol. 2, hal. 1004.

[16] Decrees of the Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-Konsili Ekumenis}, Vol. 2, hal. 1002.

[17] Decrees of the Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-Konsili Ekumenis}, Vol. 2, hal. 1003.

[18] Decrees of the Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-Konsili Ekumenis}, Vol. 2, hal. 1004.

[19] Chris Ferrara, Catholic Family News, “Opposing the Sedevacantist Enterprise, Part II” {“Melawan Kelompok Sedevakantis, Bagian II”}, Oct. 2005, hal. 24-25.

[20] Denzinger 1690; 1699.

[21] Decrees of the Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-Konsili Ekumenis}, Vol. 1, hal. 380.

[22] Fr. John Laux, Church History {Sejarah Gereja}, hal. 98. 

[23] Denzinger 1995.

[24] The Papal Encyclicals {Ensiklik-Ensiklik Paus}, Vol. 1 (1740-1878), hal. 271.

[25] Decrees of the Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-Konsili Ekumenis}, Vol. 2, hal. 1004.

[26] The Papal Encyclicals {Ensiklik-Ensiklik Paus}, Vol. 1 (1740-1878), hal. 238.

[27] The Papal Encyclicals {Ensiklik-Ensiklik Paus}, Vol. 2 (1878-1903), hal. 180.

[28] The Papal Encyclicals {Ensiklik-Ensiklik Paus}, Vol. 2 (1878-1903), hal. 114.