Silabus Kesalahan-Kesalahan Modern - Pius IX, 1864 - Mengutuk Kebebasan Beragama & Kesesatan Lainnya

Catatan: Silabus Kesalahan-Kesalahan Modern adalah bagian dari ensiklik Quanta Cura dari Paus Pius IX, di mana Sri Paus mengutuk kesalahan-kesalahan modern dengan kata-kata berikut:

“ ... dengan Otoritas Apostolik Kami, Kami menolak, mengecam, dan mengutuk seluruh dan setiap opini serta doktrin yang jahat yang disebutkan secara rinci di dalam surat ini, dan Kami menghendaki dan memerintahkan kepada semua anak-anak Gereja Katolik agar mereka menganggap opini-opini dan doktrin-doktrin tersebut sepenuhnya ditolak, dilarang, dan dikutuk.”

SILABUS

YANG MERANGKUM KESALAHAN-KESALAHAN UTAMA DARI ZAMAN KITA

YANG DISEBUTKAN DI DALAM SAMBUTAN-SAMBUTAN KONSISTORIAL, ENSIKLIK-ENSIKLIK, DAN SURAT-SURAT APOSTOLIK LAIN DARI BAPA SUCI KITA PAUS PIUS IX

 

• I. Panteisme, naturalisme dan rasionalisme mutlak.

1. Tidaklah terdapat sama sekali suatu Keberadaan ilahi yang tertinggi, yang sempurna dalam kebijaksanaan-Nya dan penyelenggaraan-Nya, yang berbeda dari alam semesta, dan Allah identik dengan alam, serta sifat dari hal-hal, dan oleh karena itu dapat mengalami perubahan-perubahan. Oleh karena itu, Allah tercipta di dalam manusia dan di dalam dunia, dan semua hal adalah Allah dan memiliki substansi yang sama dari Allah. Maka, Allah adalah hal yang satu dan sama dengan dunia, dan oleh karena itu, demikian pula jiwa dengan materi, dan kebutuhan dengan kebebasan, kebenaran dengan kesalahan, kebaikan dengan kejahatan, dan keadilan dengan ketidakadilan.
   
   Sambutan Maxima quidem, 9 Juni 1862.

 

2. Seseorang harus menyangkal segala tindakan Allah terhadap manusia dan dunia.
   
   Sambutan Maxima quidem, 9 Juni 1862.

 

3. Akal budi manusia, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Allah, adalah satu-satunya yang memutuskan antara kebenaran dan kesalahan, kebaikan dan kejahatan : akal budi manusia sendiri adalah hukumnya, dan cukup oleh semua kekuatan alamiahnya untuk memperoleh kebaikan bagi manusia dan orang-orang.
   
   Sambutan Maxima quidem, 9 Juni 1862.

 

4. Segala kebenaran dari agama berasal dari kekuatan bawaan akal budi manusia; oleh karena itu, akal budi adalah aturan tertinggi yang olehnya manusia dapat dan harus memperoleh pengetahuan akan segala jenis kebenaran.
   
   Ensiklik Qui pluribus, 9 November 1846.
   Ensiklik Singulari quidem, 17 Maret 1856.
   Sambutan Maxima quidem, 9 Juni 1862.

 

5. Wahyu ilahi tidaklah sempurna, dan oleh karena itu dapat mengalami perkembangan yang berkelanjutan dan tidak terbatas, terkait perkembangan akal manusia.
   
   Ensiklik Qui pluribus, 9 November 1846.
   Sambutan Maxima quidem, 9 Juni 1862.

 

6. Iman akan Kristus bertentangan dengan akal budi manusia, dan wahyu ilahi bukan hanya sama sekali tidak berguna, tetapi juga berbahaya terhadap kesempurnaan manusia.
   
   Ensiklik Qui pluribus, 9 November 1846.
   Sambutan Maxima quidem, 9 Juni 1862.

 

7. Wahyu-wahyu dan mukjizat-mukjizat yang diuraikan dan dikisahkan di dalam Kitab Suci adalah fiksi puitis, dan misteri-misteri dari iman Kristiani adalah rangkuman dari investigasi-investigasi filosofis, di dalam kitab dari kedua Perjanjian termuat rekaan-rekaan mitos, dan Yesus Kristus sendiri adalah sebuah mitos.
   
   Ensiklik Qui pluribus, 9 November 1846.
   Sambutan Maxima quidem, 9 Juni 1862.

 

• II. Rasionalisme moderat

8. Karena akal budi manusia setara dengan agama sendiri, ilmu pengetahuan teologis harus diperlakukan seperti ilmu pengetahuan filsafat.
   
   Sambutan Singulari quadam perfusi, 9 Desember 1854.

 

9. Semua dogma dari agama Kristiani tanpa dibeda-bedakan, merupakan objek dari ilmu pengetahuan alam atau filsafat; dan karena akal budi manusia hanya memiliki satu budaya historis, akal budi manusia dapat oleh asas-asasnya serta kekuatan alamiahnya, memperoleh suatu pengetahuan yang benar akan semua dogma, bahkan dogma-dogma yang paling tersembunyi, selama dogma-doma tersebut dikemukakan kepada akal budi sebagai objek.
   
   Surat kepada Uskup Agung München: Gravissimas, 11 Desember 1862.
   Surat kepada Uskup Agung München: Tuas Libenter, 21 Desember 1863.

 

10. Karena seorang filsuf adalah suatu hal, sedangkan filsafat adalah hal yang lain, sang filsuf memiliki hak dan kewajiban untuk tunduk kepada suatu otoritas yang kebenaranya telah ia buktikan kepada dirinya sendiri; tetapi filsafat tidak dapat dan tidak boleh tunduk kepada otoritas apa pun.
    
    Surat kepada Uskup Agung München: Gravissimas, 11 Desember 1862.
    Surat kepada Uskup Agung München: Tuas Libenter, 21 Desember 1863.

 

11. Gereja bukan hanya tidak diperbolehkan, dalam kasus apa pun menghakimi filsafat, tetapi Gereja harus menolerir kesalahan-kesalahan filsafat dan membiarkan filsafat untuk mengoreksi dirinya sendiri.
    
    Surat kepada Uskup Agung München: Gravissimas, 11 Desember 1862.

 

12. Dekret-dekret dari Takhta Apostolik dan Kongregasi Roma menghalangi kemajuan bebas dari ilmu pengetahuan.
    
    Surat kepada Uskup Agung München: Tuas Libenter, 21 Desember 1863.

 

13. Metode dan prinsip-prinsip yang olehnya para Doktor Skolastik telah membina teologi, tidak lagi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari zaman kita dan kemajuan dari ilmu pengetahuan.
    
    Surat kepada Uskup Agung München: Tuas Libenter, 21 Desember 1863.

 

14. Filsafat harus diperlakukan tanpa memandang sama sekali wahyu supernatural.
    
    Surat kepada Uskup Agung München: Tuas Libenter, 21 Desember 1863.
    
    N.B. – Kebanyakan dari sistem rasionalisme berhubungan dengan kesalahan-kesalahan Antoine Günther, yang telah dikutuk di dalam Surat kepada Kardinal Uskup Agung Köln Eximiam tuam, 15 Juni 1857, dan di dalam Surat kepada Uskup Breslau Dolore haud mediocri, 30 April 1860.

 

• III. Indiferentisme, Latitudinarisme

15. Setiap orang bebas menganut dan mengakui agama yang akan dianggapnya benar menurut terang akal budi.
    
    Surat Apostolik Multiplices inter, 10 Juni 1851.
    Sambutan Maxima quidem, du 9 Juni 1862.

 

16. Manusia dapat, dengan menganut agama apa pun, menemukan jalan menuju keselamatan abadi, dan sampai kepada keselamatan abadi.
    
    Ensiklik Qui pluribus, 9 November 1846.
    Sambutan Ubi primum, 17 Desember 1847.
    Ensiklik Singulari quidem, 17 Maret 1856.

 

17. Keselamatan abadi bagi orang-orang yang tidak berada di dalam Gereja Kristus harus setidaknya dinantikan dengan pengharapan baik.
    
    Sambutan Singulari quadam, 9 Desember 1854.
    Ensiklik Quanto conficiamur, 10 Agustus 1863.

 

18. Protestantisme hanyalah suatu bentuk lain dari agama Kristiani yang sama, bentuk di dalam mana seseorang dapat menjadi berkenan kepada Allah sebagaimana di dalam Gereja Katolik.
    
    Ensiklik Nostis et Nobiscum, 8 Desember 1849.
    
    

• IV. Sosialisme, Komunisme, Serikat-Serikat Rahasia, Serikat-Serikat Kitab Suci, Serikat Imam Liberal

Wabah-wabah semacam ini telah berulang kali dikutuk dengan begitu berat oleh Ensiklik Qui pluribus, 9 November 1846,; oleh Sambutan Quibus quantisque, 20 April 1849,; oleh Ensiklik Nostis et Nobiscum, 8 Desember 1849; oleh Sambutan Singulari quadam, 9 Desember 1854,; oleh Ensiklik Quanto conficiamur moerore, 10 Agustus 1853.

 

• V. Kesalahan-Kesalahan Sehubungan dengan Gereja dan Hak-haknya

19. Gereja bukanlah suatu masyarakat yang sejati dan sempurna yang sepenuhnya bebas; Gereja tidak memiliki hak-hak yang bersifat pantas maupun berlaku selamanya yang yang dianugerahkan kepadanya oleh sang Pendirinya yang ilahi; melainkan otoritas sipillah yang mendefinisikan apa saja hak-hak Gereja serta batasan-batasannya, di dalam mana Gereja dapat melaksanakannya.
    
    Sambutan Singulari quadam, 9 Desember 1854.
    Sambutan Multis gravibusque, 17 Desember 1860.
    Sambutan Maxima quidem, 9 Juni 1862. halaman 455.

 

20. Kekuatan gerejawi tidak boleh melaksanakan otoritasnya tanpa seizin dan seturut persetujuan pemerintahan sipil.
    
    Sambutan Meminit unusquisque, 30 September 1861.

 

21. Gereja tidak memiliki kuasa untuk mendefinisikan secara dogmatis bahwa agama Gereja Katolik adalah satu-satunya agama yang sejati.
    
    Surat Apostolik Multiplices inter, 10 Juni 1851.

 

22. Kewajiban yang berhubungan dengan para guru dan penulis Katolik terbatas pada hal-hal yang telah didefinisikan oleh penghakiman infalibel Gereja, sebagai dogma-dogma iman yang harus dipercayai oleh semua orang.
    
    Surat kepada Uskup Agung München: Tuas Libenter, 21 Desember 1863.

 

23. Para Paus yang berdaulat dan Konsili-konsili ekumenis melampaui batasan-batasan kuasa mereka ; mereka telah merampas hak-hak para pangeran dan mereka bahkan telah bersalah dalam definisi-definisi sehubungan dengan iman dan moral.
    
    Surat Apostolik Multiplices inter, 10 Juni 1851.

 

24. Gereja tidak memiliki hak untuk menggunakan kekerasan; Gereja tidak memiliki kekuatan temporal sama sekali, langsung maupun tidak langsung.
    
    Surat Apostolik Ad Apostolicae, 22 Agustus 1851.

 

25. Di luar kuasa yang inheren terhadap Keuskupan, terdapat sebuah kekuatan temporal yang telah dianugerahkan kepadanya secara terang-terangan atau secara tersirat oleh kekuasaan sipil, yang oleh karena itu dapat dihapuskan sekehendak otoritas sipil yang sama.
    
    Surat Apostolik Ad Apostolicae, 22 Agustus 1851.

 

26. Gereja tidak memiliki hak alami dan legitim untuk memperoleh dan memiliki properti.
    
    Sambutan Nunquam fore, 15 Desember 1856.
    Ensiklik Incredibili, 17 September 1863.

 

27. Para pelayan suci dari Gereja dan Paus Roma harus dikecualikan dari segala penanganan dan kepemilikan hal-hal temporal.
    
    Sambutan Maxima quidem, 9 Juni 1862.

 

28. Para Uskup tidak diperbolehkan bahkan untuk menerbitkan Surat-Surat Apostolik tanpa izin dari pemerintah.
    
    Sambutan Nunquam fore, 15 Desember 1856.

 

29. Pertolongan yang diberikan kepada para Paus Roma harus dianggap sebagai batal, jika tidak dimintakan lewat campur tangan pemerintahan.
    
    Sambutan Nunquam fore, 15 Desember 1856.

 

30. Imunitas Gereja dan orang-orang gerejawi berasal dari hak sipil.
    
    Surat Apostolik Multiplices inter, 10 Juni 1851.

 

31. Forum gerejawi untuk penghakiman temporal para imam, sipil ataupun kriminal, harus secara mutlak dihapuskan, bahkan tanpa berkonsultasi dengan Takhta Apostolik dan bahkan tanpa memandang tuntutan-tuntutannya.
    
    Sambutan Acerbissimum, 27 September 1852.
    Sambutan Nunquam fore, 15 Desember 1856.

 

32. Imunitas perorangan yang olehnya para imam dikecualikan dari tugas militer dapat dihapskan tanpa melakukan suatu pelanggaran pun terhadap keadilan dan hak alami. Kemajuan sipil menuntut penghapusan tersebut, terutama di dalam masyarakat yang terbentuk menurut legislasi liberal.
    
    Surat kepada Uskup dari Montréal: Singularis Nobisque, 29 September 1864.

 

33. Pengajaran akan kebenaran-kebenaran teologis bukanlah hanya merupakan hak yang pantas dan hak bawaan yurisdiksi Gereja seorang.
    
    Surat kepada Uskup Agung München: Tuas Libenter, 21 Desember 1863.

 

34. Doktrin dari orang-orang yang membandingkan Paus Roma kepada seorang pangeran yang bebas dan yang melaksanakan kuasanya di dalam Gereja universal adalah suatu doktrin yang berlaku di abad pertengahan.
    
    Surat Apostolik Ad Apostolicae, 22 Agustus 1851.

 

35. Tidak suatu hal pun mencegah, oleh sebuah dekret dari Konsili umum atau tindakan semua rakyat, pemindahan Kepausan yang berdaulat dari Uskup Roma dan dari kota Roma kepada seorang Uskup lain dan kepada sebuah kota lain.
    
    Surat Apostolik Ad Apostolicae, 22 Agustus 1851.

 

36. Definisi dari sebuah Konsili nasional tidak mengakui satu pun diskusi lain dan administrasi sipil dapat menangani segala urusan di dalam batasan-batasannya.
    
    Surat Apostolik Ad Apostolicae, 22 Agustus 1851.

 

37. Gereja-gereja nasional yang terasing dan yang sepenuhnya terpisahkan dari otoritas Paus Roma dapat didirikan.
    
    Surat Apostolik Multis gravibusque, 17 Desember 1860.
    Surat Apostolik Jamdudum cernimus, 18 Maret 1861.

 

38. Para Paus Roma telah melakukan terlalu banyak tindakan-tindakan sewenang-wenang yang menyebabkan perpisahan antara Gereja Timur dan Barat.
    
    Surat Apostolik Ad Apostolicae, 22 Agustus 1851.

 

• VI. Kesalahan-Kesalahan Sehubungan dengan Masyarakat Sipil, dengan Sendirinya, atau dalam Hubungannya dengan Gereja

39. Negara, sebagai asal dan sumber dari segala hak, menikmati hak yang tidak diatur oleh batasan-batasan apa pun.
    
    Sambutan Maxima quidem, 9 Juni 1862.

 

40. Doktrin Gereja Katolik bertentangan terhadap kebaikan dan kepentingan masyarakat yang manusiawi.
    
    Ensiklik Qui pluribus, 9 November 1846.
    Sambutan Quibus quantisque, 20 April 1849.

 

41. Kuasa sipil, bahkan sewaktu dijalankan oleh seorang pangeran yang tidak beriman, memiliki suatu kuasa tidak langsung yang negatif terhadap hal-hal suci. Oleh karena itu, kuasa sipil bukan hanya memiliki hak yang disebut exequatur, tetapi juga hak yang disebut sebagai penyalahgunaan.
    
    Surat Apostolik Ad Apostolicæ, 22 Agustus 1851.

 

42. Dalam kasus terjadinya dua konflik legal antara kedua kuasa, hak sipillah yang berlaku.
    
    Surat Apostolik Ad Apostolicæ, 22 Agustus 1851.

 

43. Kuasa awam memiliki kekuatan untuk memecahkan, dan mendeklarasikan serta membuat batal ketentuan-ketentuan yang khidmat (Concordat) yang telah disepakati dengan Takhta Apostolik, sehubungan dengan penggunaan hak-hak yang termasuk imunitas gerejawi, tanpa persetujuan dari Takhta tersebut dan kendati tuntutan-tuntutan Takhta tersebut.
    
    Sambutan In consistoriali, 1 November 1850.
    Sambutan Multis gravibusque, 17 Desember 1860.

 

44. Kuasa sipil dapat campur tangan dalam hal-hal yang berkenaan dengan agama, moral, dan aturan rohani. Oleh karena itu, kuasa sipil dapat menilai instruksi-instruksi yang diterbitkan oleh para gembala Gereja, sesuai dengan tanggung jawab mereka, untuk aturan hati nurani; kuasa sipil bahkan dapat memutuskan pemberian sakramen dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk menerima sakramen-sakramen.
    
    Sambutan In consistoriali, 1 November 1850.
    Sambutan Maxima quidem, 9 Juni 1862.

 

45. Semua bimbingan untuk sekolah negeri di mana anak-anak dari Negara Kristiani dibesarkan, dengan pengecualian tertentu untuk seminari-seminari Keuskupan, dapat dan harus diatribusikan kepada kuasa sipil, dan hal tersebut harus dilakukan dalam suatu cara sehingga hak untuk campur tangan dalam disiplin sekolah-sekolah, dalam aturan pelajaran, dalam pemberian ijazah, dalam pemilihan atau penerimaan guru-guru tidak diakui untuk otoritas mana pun yang lain.
    
    Sambutan In consistoriali, 1 November 1850.
    Sambutan Quibus luctuosissimis, 5 September 1851.

 

46. Terlebih lagi, dalam seminari-seminari para imam, metode yang harus dipatuhi dalam pengajaran tunduk kepada kuasa sipil.
    
    Sambutan Nunquam fore, 15 Desember 1856.

 

47. Konstitusi yang baik untuk masyarakat sipil mensyaratkan agar sekolah-sekolah yang populer yang terbuka untuk semua anak-anak dari segala kelas masyarakat, dan secara umum, semua institusi publik yang ditujukan untuk pengajaran dalam bidang perguruan dan segala ilmu filsafat dan yang untuk melaksanakan pendidikan orang muda, harus dibebaskan dari segala kuasa, kontrol, dan campur tangan gerejawi, dan harus sepenuhnya ditundukkan kepada kuasa sipil dan politis sekehendak para pemimpin, dan sesuai dengan standar dari opini-opini yang lazim pada zamannya.
    
    Surat kepada Uskup Agung München: Quum non sine, 14 Juli 1864.

 

48. Orang-orang Katolik dapat menyetujui suatu sistem pendidikan yang berada di luar agama Katolik dan kuasa Gereja, yang tujuan satu-satunya, atau yang setidaknya tujuan utamanya, adalah pengetahuan akan hal-hal yang sepenuhnya alami serta kehidupan sosial di bumi ini.
    
    Surat kepada Uskup Agung München: Quum non sine, 14 Juli 1864.

 

49. Otoritas sekuler dapat mencegah para Uskup dan umat untuk saling berkomunikasi secara bebas satu sama lain dan dengan Paus Roma.
    
    Sambutan Maxima quidem, 9 Juni 1862.

 

50. Otoritas sekuler dengan sendirinya memiliki hak untuk membuat para uskup hadir, dan dapat mewajibkan mereka untuk mengelola dioses-dioses mereka sebelum mereka menerima dari Takhta Suci institusi kanonik dan surat-surat apostolik.
    
    Sambutan Nunquam fore, 15 Desember 1856.

 

51. Selebihnya, kekuatan sekuler memiliki hak untuk melarang para Uskup untuk melaksanakan pelayanan pastoral, dan kekuatan ini tidak diwajubkan untuk mematuhi Paus Roma sehubungan dengan institusi Keuskupan serta para Uskup.
    
    Surat Apostolik Multiplices inter, 10 Juni 1851.
    Sambutan Acerbissimum, 27 September 1852.

 

52. Pemerintahan dapat, oleh haknya sendiri, mengubah umur yang diwajibkan untuk melakukan pengakuan iman agamawi, untuk wanita maupun pria, dan untuk memerintahkan komunitas-komunitas religius untuk tidak menerima seorang pun untuk melakukan kaul yang khidmat tanpa seizin pemerintahan.
    
    Sambutan Nunquam fore, 15 Desember 1856.

 

53. Hukum-hukum yang melindungi eksistensi keluarga religius, hak-haknya, serta fungsinya, harus dihapuskan, terlebih lagi, kuasa sipil dapat memberikan dukungannya kepada orang-orang yang ingin keluar dari keadaan hidup religius yang telah mereka Kuasa sipil juga dapat melanggar semua kaul khidmat mereka. Kuasa sipil juga dapat menghapuskan sama sekali komunitas-komunitas religius yang sama ini, serta gereja-gereja kolegial dan benefice sederhana, bahkan hak pemberian tunjangan, untuk mengatribusikan dan menundukkan barang serta pendapatan milik mereka kepada administrasi dan kehendak otoritas sipil.
    
    Sambutan Acerbissimum, 27 September 1852.
    Sambutan Probememineritis, 22 Januari 1855.
    Sambutan Cum sæpe, 26 Juli 1855, halaman 357.

 

54. Para raja dan pangeran, bukan hanya bebas dari yurisdiksi Gereja tetapi mereka bahkan lebih superior terhadap Gereja dalam hal menuntaskan masalah-masalah tentang yurisdiksi.
    
    Surat Apostolik Multiplices inter, 10 Juni 1851.
    Sambutan Acerbissimum, 27 September 1852.

 

55. Gereja harus dipisahkan dari Negara, dan Negara dipisahkan dari Gereja.
    
    Sambutan Acerbissimum, 27 September 1852.

 

• VII. Kesalahan-Kesalahan yang berhubungan dengan moralitas alami dan Kristiani

56. Hukum-hukum moral tidak memerlukan sanksi ilahi, dan sama sekali tidak dibutuhkan bahwa hukum-hukum manusiawi berselaras dengan hukum alam ataupun bahwa hukum-hukum manusiawi diwajibkan oleh Allah untuk dipatuhi.
    
    Sambutan Maxima quidem, 9 Juni 1862.

 

57. Ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat filosofis dan moral, layaknya hukum-hukum sipil, dapat dan harus dipisahkan dari kuasa ilahi dan gerejawi.
    
    Sambutan Maxima quidem, 9 Juni 1862.

 

58. Kekuatan-kekuatan yang harus diakui hanyalah kekuatan yang berdiam di dalam materi, dan segala moral, segala kejujuran harus ditempatkan di dalam hal akumulasi dan peningkatan harta dengan segala upaya yang mungkin dilakukan dan untuk memperoleh kenikmatan.
    
    Sambutan Maxima quidem, 9 Juni 1862.
    Ensiklik Quanto conficiamur, 10 Agustus 1863.

 

59. Hak bersangkutan dengan hal material ; segala kewajiban manusia hanyalah kata belaka, dan segala fakta manusiawi memiliki kekuatan hak.
    
    Sambutan Maxima quidem, 9 Juni 1862.

 

60. Otoritas hanyalah kumpulan dari jumlah dan kekuatan material.
    
    Sambutan Maxima quidem, 9 Juni 1862.

 

61. Ketidakadilan yang menghasilkan keberhasilan sama sekali tidak memengaruhi kesucian hak.
    
    Surat Apostolik Jamdudum cernimus, 18 Maret 1861.

 

62. Prinsip yang disebut sebagai non-intervensi harus diproklamasikan dan ditaati.
    
    Sambuan Novos et ante, du 28 septembre 1860.

 

63. Adalah suatu hal yang diperbolehkan untuk menolak ketaatan kepada para pangeran yang legitim dan bahkan untuk memberontak terhadap mereka.
    
    Ensiklik Qui pluribus, 9 November 1846.
    Sambutan Quisque vestrum, 4 Oktober 1847.
    Ensiklik Nostis et Nobiscum, 8 Desember 1849.
    Ensiklik Cum catholica, 26 Maret 1860.

 

64. Hal melanggar suatu sumpah, tidak peduli betapa suci sumpah tersebut, dan segala tindakan kriminal dan memalukan yang bertentangan dengan hukum abadi, bukan hanya tidak boleh dipersalahkan, tetapi pelanggaran tersebut sepenuhnya licit dan pantas diberikan pujian yang besar, sewaktu pelanggaran tersebut diilhami oleh cinta akan negara.
    
    Sambutan Quibus quantisque, 9 April 1849.

 

• VIII. Kesalahan-kesalahan sehubungan dengan Pernikahan Kristiani

65. Tidak seorang pun dapat menetapkan oleh alasan apa pun bahwa Kristus telah mengangkat pernikahan kepada martabat sakramen.
    
    Surat Apostolik Ad Apostolicae, 22 Agustus 1851.

 

66. Sakramen pernikahan hanyalah suatu aksesori dari kontrak dan dapat dipisahkan dari kontrak tersebut, dan sakramen itu sendiri hanyalah terdapat di dalam pemberkatan pernikahan.
    
    Surat Apostolik Ad Apostolicae, 22 Agustus 1851.

 

67. Dari hak alami, ikatan pernikahan tidaklah indisolubel, dan dalam berbagai kasus, perceraian yang sejati dapat disetujui oleh otoritas sipil.
    
    Surat Apostolik Ad Apostolicae, 22 Agustus 1851.
    Sambutan Acerbissimum, 27 September 1852.

 

68. Gereja tidak memiliki kekuatan untuk menetapkan hal-hal yang menjadi impedimen diriment terhadap pernikahan; tetapi kekuatan tersebut dimiliki oleh otoritas sekular, yang olehnya impedimen-impedimen yang ada harus dihapuskan.
    
    Surat Apostolik Multiplices inter, 10 Juni 1851.

 

69. Gereja, pada abad-abad sebelumnya, telah mulai memperkenalkan impedimen-impedimen diriment bukan oleh karena haknya sendiri, melainkan dengan menggunakan hak yang telah dipinjamnya dari otoritas sipil.
    
    Surat Apostolik Ad Apostolicae, 22 Agustus 1851.

 

70. Kanon-kanon Konsili Trente, yang menyebutkan anatema terhadap orang-orang yang berani menyangkal kuasa yang dimiliki Gereja untuk menentang impedimen-impedimen diriment, tidaklah dogmatis atau harus berselaras dengan kekuatan yang dipinjamnya.
    
    Surat Apostolik Ad Apostolicae, 22 Agustus 1851.

 

71. Formula yang telah ditetapkan oleh Konsili Trente tidak wajib, di bawah ancaman nulitas, sewaktu hukum sipil menetapkan suatu formula pernikahan yang lain yang harus diikuti dan menginginkan agar bahwa dengan formula ini, pernikahan tersebut valid.
    
    Surat Apostolik Ad Apostolicae, 22 Agustus 1851.

 

72. Bonifasius VIII telah mendeklarasikan pertama kali bahwa kaul kesucian yang diucapkan dalam penahbisan membuat pernikahan batal.
    
    Surat Apostolik Ad Apostolicae, 22 Agustus 1851.

 

73. Atas dasar kontrak yang sepenuhnya bersifat sipil, sebuah pernikahan sejati dapat berlangsung antara orang-orang Kristiani dan adalah sesuatu yang salah untuk menyatakan bahwa kontrak pernikahan antara orang Kristiani selalu merupakan suatu sakramen, atau bahwa kontrak tersebut batal di luar sakramen.
    
    Surat Apostolik Ad Apostolicae, 22 Agustus 1851.
    Surat Yang Mulia Pius IX kepada Raja Sardinia, 9 September 1852.
    Sambutan Acerbissimum, 27 September 1852.
    Sambutan Multis gravibusque, 17 Desember 1860.

 

74. Sebab-sebab pernikahan dan pertunangan, oleh sifatnya sendiri, merupakan bagian dari yurisdiksi sipil.
    
    Surat Apostolik Ad Apostolicae, 22 Agustus 1851.
    Sambutan Acerbissimum, 27 September 1852.
    
    N.B. – Di sini dapat ditempatkan dua kesalahan: penghapusan keselibatan gerejawi dan preferensi yang diberikan kepada keadaan pernikahan di atas keadaan keperawanan. Kesalahan-kesalahan ini dikutuk, yang pertama dikutuk di dalam surat ensiklik Qui pluribus, 9 November 1845, yang kedua dalam surat apostolik Multiplices inter, 10 Juni 1851.

 

• IX. Kesalahan-kesalahan tentang Jabatan Kepangeranan Sipil Paus Roma

75. Para putra dari Gereja Kristiani dan Katolik mendiskusikan antara diri mereka masing-masing keselarasan dari kerajaan temporal dan kuasa spiritual.
    
    Surat Apostolik Ad Apostolicae, 22 Agustus 1851.

 

76. Penghapusan dari kedaulatan sipil yang dimiliki oleh Takhta Suci bahkan akan sangat berguna untuk kebebasan dan kebaikan Gereja.
    
    Sambutan Quibus quantisque, 20 April 1849.
    
    N.B. Di samping kesalahan-kesalahan yang telah dicatat secara eksplisit, beberapa kesalahan lain dikutuk secara implisit oleh doktrin yang telah secara jelas diuraikan dan diformulasikan, yang harus diakui secara teguh oleh semua orang Katolik tentang jabatan kepangeranan sipil dari Paus Roma. Doktrin ini diajarkan secara jelas dalam Sambutan Quibus quantisque, 20 April 1849, dalam Sambutan Si semper antea, 20 Mei 1850, dalam surat apostolik Cum catholica Ecclesia, 26 Maret 1860, dalam Sambutan Novos, 28 September 1860, dalam Sambutan Jamdudum, 18 Maret 1861, dalam Sambutan Maxima quidem, 9 Juni 1862

 

• X. Kesalahan-kesalahan yang berkenaan dengan liberalisme kontemporer

77. Di zaman ini, bahwa agama Katolik harus merupakan satu-satunya agama negara sehingga agama-agama lain dilarang, sudah bukan lagi hal yang pantas.
    
    Sambutan Nemo vestrum, 26 Juli 1852.

 

78. Maka, di beberapa daerah yang menyandang nama Katolik, hukum telah secara terpuji memperkenankan orang-orang yang berimigrasi ke daerah-daerah tersebut untuk melaksanakan secara publik segala jenis ibadat mereka sendiri.
    Sambutan Acerbissimum, 27 September 1852.

 

79. Memang, adalah suatu hal yang salah bahwa kebebasan sipil dari semua agama, dan bahwa kekuatan penuh yang diberikan kepada semua orang untuk mewujudkan secara terbuka dan publik segala pikiran mereka dan pendapat mereka, dengan lebih mudah menjerumuskan rakyat ke dalam pembejatan moral dan jiwa, dan menyebarkan wabah indiferentisme.
    
    Sambutan Numquam fore, 15 Desember 1856.

 

80. Paus Roma dapat dan harus berdamai dan bersetuju dengan perkembangan, dengan liberalisme, dan dengan peradaban modern.
    
    Surat Apostolik Jamdudum cernimus, 18 Maret 1861.

 

Catatan kaki:

Diterjemahkan dari Les actes pontificaux cités dans l’encyclique et le syllabus du 8 décembre 1864 [Akta-Akta Kepausan yang Dikutip di dalam Ensiklik dan Silabus 8 Desember 1864], Paris, Librairie Ve Poussielgue et Fils, 1865, hal. 21 – 43.