Kitab Hukum Kanonik 1917

PENOLAKAN – Kitab Hukum Kanonik 1917 memberikan Penguburan Kristiani kepada para katekumen yang belum dibaptis dan mengajarkan pembaptisan keinginan.

JAWABAN – Seperti yang telah kami nyatakan sebelumnya, Kitab Hukum Kanonik 1917 tidak infalibel. Kitab Hukum Kanonik 1917 pastinya bukanlah dokumen ex cathedra (dari Takhta Petrus) karena dokumen tersebut tidak mengikat seluruh Gereja, melainkan hanya Gereja Latin (dan tidak mengikat kepada Gereja Ritus Timur), seperti yang dinyatakan oleh Kanon 1 dari Kitab Hukum Kanonik 1917:

Kanon 1, Kitab Hukum Kanonik 1917: “Walaupun di dalam Kitab Hukum Kanonik, disiplin dari Gereja Oriental sering dirujukkan, bagaimanapun, [Kitab] ini hanya berlaku kepada Gereja Latin dan tidak mengikat terhadap Gereja Oriental, kecuali jika membahas hal-hal yang, oleh sifatnya sendiri, berlaku kepada Gereja Timur.”[1]

Seorang Paus berbicara secara infalibel dari Takhta Petrus sewaktu ajarannya tentang iman dan moral mengikat seluruh Gereja, tidak seperti Kitab Hukum Kanonik 1917:

Paus Pius IX, Konsili Vatikan I, 1870, Sesi 4, Bab 4:
“ ... sewaktu Sri Paus Roma berbicara secara ‘ex cathedra’ [dari Takhta Petrus], yakni, sewaktu ia mendefinisikan atas dasar otoritas apostoliknya yang tertinggi, demi menunaikan tanggung jawabnya sebagai gembala dan pengajar segenap umat Kristiani, bahwa suatu doktrin tentang iman atau moral harus dipercayai oleh Gereja universal, ia bertindak sepenuhnya dengan infalibilitas ini .…”[2]

Maka, pernyatan Kitab Hukum Kanonik 1917 di dalam kanon 737 bahwa Pembaptisan diperlukan “paling tidak di dalam keinginan” untuk keselamatan tidak mengikat terhadap Gereja universal ataupun dilindungi oleh infalibilitas. Berkenaan dengan kanon 1239, para katekumen yang belum dibaptis dapat diberikan penguburan Kristiani, hal ini menentang seluruh Tradisi Gereja Katolik selama 1900 tahun tentang bilamana orang-orang yang belum dibaptis boleh diberikan penguburan Kristiani.

Kanon 1239, Kitab Hukum Kanonik 1917: “1. Mereka yang meninggal tanpa Pembaptisan tidak boleh diberikan penguburan gerejawi. 2. Katekumen yang bukan oleh kesalahan mereka sendiri meninggal tanpa Pembaptisan harus dianggap sebagai telah dibaptis.”[3]

Sejak zaman Yesus Kristus dan di sepanjang sejarah, Gereja Katolik secara universal menolak penguburan gerejawi kepada para katekumen yang meninggal tanpa Sakramen Pembaptisan, seperti yang diakui oleh The Catholic Encyclopedia {Ensiklopedia Katolik}:

The Catholic Encyclopedia, “Baptism {Pembaptisan},” Volume 2, 1907: “Suatu pernyataan tertentu di dalam pidato penguburan dari St. Ambrosius untuk Kaisar Valentinianus II telah dikedepankan sebagai bukti bahwa Gereja mempersembahkan kurban dan doa bagi para katekumen yang meninggal sebelum {menerima} pembaptisan. Sama sekali tidak terdapat bekas dari kebiasaan semacam itu di tempat mana pun… Praktik Gereja ditunjukkan dengan lebih benar di dalam kanon (xvii) dari Konsili Braga Kedua (572 M): ‘Perayaan Kurban [oblationis] dan pelayanan nyanyian [psallendi] tidak boleh diberikan bagi para katekumen yang telah meninggal tanpa  pembaptisan.”[4]

Inilah hukum Gereja Katolik sejak awal mulanya dan di sepanjang sejarah. Maka, karena masalah ini berkaitan dengan Iman dan bukan semata-mata hanya disiplin, Gereja Katolik telah salah sejak waktu Kristus untuk menolak penguburan gerejawi bagi para katekumen yang meninggal tanpa Pembaptisan atau Kitab Hukum Kanonik 1917 salah untuk memberikan penguburan gerejawi kepada mereka. Kedua pernyataan tersebut tidak bisa benar pada waktu yang bersamaan, karena Kitab Hukum Kanonik 1917 menentang secara langsung hukum Tradisional dan konstan dari Gereja Katolik selama sembilan belas abad tentang hal ini yang berkaitan dengan Iman. Jawabannya, jelas, adalah bahwa Kitab Hukum Kanonik 1917 salah dan tidak infalibel, dan hukum Gereja Katolik di sepanjang sejarah yang menolak penguburan gerejawi untuk para katekumen benar. Faktanya, menarik untuk dicatat bahwa versi bahasa Latin dari Kitab Hukum Kanonik 1917 mengandung banyak catatan kaki yang merujuk kepada para Paus dan konsili tradisional, dst. untuk menunjukkan dari mana asal kanon-kanon tertentu. Kanon 1239.2 tentang pemberian penguburan gerejawi kepada para katekumen yang tidak dibaptis tidak memiliki catatan kaki, yang merujuk kepada Paus, tidak pun kepada hukum atau konsili sebelumnya, sederhananya karena tidak ada sama sekali hal di dalam Tradisi yang mendukungnya!

The Catholic Encyclopedia {Ensiklopedia Katolik} (1907) mengutip suatu dekret yang menarik dari Paus Inosensius III di mana ia mengomentari hukum tradisional, universal dan konstan dari Gereja Katolik dari sejak awal mulanya yang menolak diberikannya penguburan gerejawi kepada semua orang yang meninggal tanpa Sakramen Pembaptisan.

The Catholic Encyclopedia, “Baptism {Pembaptisan},” Volume 2, 1907: “Alasan untuk peraturan ini [penolakan pemberian penguburan gerejawi kepada semua orang yang belum dibaptis] diberikan oleh Paus Inosensius III (Dekret III, XXVIII, xiii): ‘Telah selalu didekretkan oleh kanon-kanon suci bahwa kita tidak boleh memiliki persekutuan apa pun dengan mereka yang telah meninggal, jika kita berkomunikasi dengan mereka sewaktu mereka hidup.’”[5]

Kitab Hukum Kanonik 1917 bukanlah disiplin Gereja yang infalibel pula, sebagaimana yang dibuktikan oleh fakta bahwa Kitab Hukum Kanonik tersebut mengandung suatu hukum yang secara langsung bertentangan dengan disiplin Gereja sejak awal mulanya tentang suatu poin yang berkaitan dengan Iman. Bulla yang kenyataannya mempermaklumkan Kitab Hukum Kanonik 1917, Providentissima Mater Ecclesia, tidak ditandatangani oleh Benediktus XV, melainkan oleh Kardinal Gasparri dan Kardinal De Azevedo. Kardinal Gasparri, Sekretaris Negara, adalah penulis dan penyusun utama dari kanon-kanon tersebut. Beberapa teolog akan berargumentasi bahwa hanya disiplin-disiplin yang mengikat seluruh Gereja – dan bukan Kitab Hukum Kanonik 1917 – dilindungi oleh infalibilitas dari otoritas pemerintahan Gereja, argumen yang kelihatannya didukung oleh ajaran Paus Pius XII berikut.

Paus Pius XII, Mystici Corporis Christi (#66), 29 Juni 1943:
“Tentunya sang Ibu yang penyayang tidak bernoda di dalam Sakramen-sakramen, yang dengannya ia melahirkan dan memelihara anak-anaknya; di dalam iman yang selalu ia jaga agar tidak terjamah; di dalam hukum-hukum sucinya yang dipikulkan bagi semua orang; di dalam nasihat-nasihat injili yang ia sarankan; di dalam karunia-karunia surgawi dan rahmat-rahmat yang luar biasa, yang olehnya, dengan kesuburan yang tiada habisnya, ia menghasilkan rombongan martir, perawan, dan pengaku iman.”[6]

Hal ini berarti bahwa suatu hukum disiplin bukanlah hukum dari Gereja “Katolik” (yaitu universal) kecuali jika hukum tersebut mengikat Gereja universal. Bagaimanapun, Kitab Hukum Kanonik 1917 tidak memiliki infalibilitas. Hal ini dibuktikan lebih lanjut oleh kanon-kanon berikut.

• Kitab Hukum Kanonik 1917 mengajarkan bahwa para bidah dapat berada di dalam itikad baik.

Kanon 731.2, Kitab Hukum Kanonik 1917: “Adalah sesuatu yang dilarang bahwa Sakramen-sakramen Gereja diberikan kepada para bidah dan skismatis, bahkan jika mereka memintakannya dan berada di dalam itikad baik, kecuali sebelumnya, dengan menolak kesalahan-kesalahan mereka, mereka diperdamaikan dengan Gereja.”

Seorang bidah, oleh definisi infalibel, berada di dalam itikad buruk dan menjatuhkan ke atas kepalanya sendiri, hukuman kekal.

Paus St. Selestinus I, Konsili Efesus, 431:
“...semua bidah merusakkan ungkapan sejati dari Roh Kudus dengan pikiran mereka yang jahat dan mereka menjatuhkan di atas kepala mereka api yang tidak terpadamkan.”[7]

Paus Eugenius IV, Konsili Florence, “Cantate Domino,” 1441, ex cathedra:
“Gereja Roma yang Kudus dengan teguh percaya, mengakui dan berkhotbah bahwa semua yang berada di luar Gereja Katolik, bukan hanya orang pagan tetapi juga Yahudi atau bidah dan skismatis, tidak dapat mengambil bagian di dalam kehidupan kekal dan akan pergi ke dalam api yang kekal yang telah disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, kecuali mereka bergabung kepada Gereja sebelum akhir hidup mereka...”[8]

Paus Gregorius XVI, Summo Iugiter Studio (#2), 27 Mei 1832:
“Pada akhirnya beberapa orang yang sesat ini mencoba meyakinkan diri mereka sendiri dan orang-orang lain bahwa manusia tidak hanya diselamatkan di dalam agama Katolik, tetapi bahkan bahwa para bidah dapat mendapatkan hidup kekal.”[9]

Seseorang yang berada di dalam itikad baik yang keliru bukan karena kesalahan mereka sendiri tentang suatu dogma (yang secara longgar dan salah disebut sebagai seorang “bidah material” di dalam diskusi-diskusi teologi) bukan seorang bidah, melainkan seorang Katolik yang keliru di dalam itikad baik. Maka, pernyataan di dalam Kitab Hukum Kanonik 1917 tentang para bidah dan skismatis yang berada di dalam itikad baik pastinya adalah kesalahan teologis dan hal ini membuktikan bahwa Kitab Hukum Kanonik 1917 tidak dilindngi oleh infalibilitas.

• Kitab Hukum Kanonik 1917 mengajarkan bahwa para Katolik dapat menghadiri bentuk-bentuk ibadat non-Katolik, termasuk pernikahan non-Katolik dan penguburan non-Katolik!

Kanon 1258, Kitab Hukum Kanonik 1917: “1. Tidaklah licit sama sekali bagi para umat beriman untuk menghadiri secara aktif atau mengambil bagian di dalam [ritus-ritus] sakral dari orang-orang non-Katolik. 2. Kehadiran secara pasif atau semata-mata secara material dapat ditolerir demi penghormatan atau tanggung jawab sipil, untuk alasan yang serius disetujui oleh sang Uskup di dalam kasus di mana terdapat keraguan, pada penguburan, pernikahan, dan upacara-upacara khidmat dari para non-Katolik, asalkan tidak terjadi skandal.”

Catatan: kanon ini tidak berbicara tentang Misa-misa Katolik atau ibadat Katolik yang dipimpin oleh seorang bidah, melainkan ibadat dan ritus-ritus (sesat) para non-Katolik atau non-Kristiani. Hal ini sungguh hina! Kanon ini mengizinkan seseorang untuk bepergian dan menghadiri Sinagoga Yahudi atau Kuil Buddhis atau suatu Ibadat Lutheran, dsb., dsb., dsb. karena pernikahan atau penguburan dari orang-orang tak beriman atau bidah tersebut ­– asalkan seseorang tidak berpartisipasi secara aktif! Hal ini sungguh konyol, karena untuk berupaya untuk hadir pada ibadat non-Katolik semacam itu di mana ibadat sesat dilakukan (demi menghormati atau menyenangkan orang yang terlibat di dalamnya) adalah suatu skandal dengan sendirinya. Hal ini adalah penghormatan kepada seseorang yang berdosa terhadap Perintah Allah Pertama. Untuk pergi ke penguburan seorang non-Katolik adalah untuk menyiratkan bahwa terdapat suatu harapan baginya bahwa Allah membenarkan pernikahannya di luar Gereja. Seorang Katolik tidak boleh berpartisipasi secara aktif di dalam ibadat sesat, tidak pun ia boleh berupaya untuk bepergian ke ibadat sesat atau upacara non-Katolik untuk menghormatinya dengan kehadiran “pasif”-nya. Maka, kanon ini juga membuktikan bahwa Kitab Hukum Kanonik tidak infalibel.

Kitab Hukum Kanonik 1917 menentang Tradisi Gereja sejak dahulu kala tentang penguburan gerejawi dan sama sekali tidak berbobot satu detik pun terhadap deklarasi infalibel dari Takhta St. Petrus (yang mengikat seluruh Gereja) bahwa tidak seorang pun dapat memasuki Surga tanpa Sakramen Pembaptisan.

Paus Paulus III, Konsili Trente, Sesi 7, Kanon 5 tentang Sakramen Pembaptisan, ex cathedra: “Jika seseorang berkata bahwa pembaptisan [Sakramen] adalah hal yang opsional, yaitu, tidak diperlukan untuk keselamatan (bandingkan Yohanes 3:5): terkutuklah dia.”[10]

Catatan kaki:

[1] The 1917 Pio-Benedictine Code of Canon Law {Kitab Hukum Kanonik 1917 Pius-Benediktus}, diterjemahkan oleh Dr. Edward Von Peters, Ignatius Press, 2001, Kanon 1, hal. 29.

[2] Denzinger 1839.

[3] The 1917 Pio-Benedictine Code of Canon Law {Kitab Hukum Kanonik 1917 Pius-Benediktus}, diterjemahkan oleh Dr. Edward Von Peters, Ignatius Press, 2001, Kanon 1, hal. 451.

[4] The Catholic Encyclopedia {Ensiklopedia Katolik}, “Baptism {Pembaptisan}”, Volume 2, hal. 265.

[5] The Catholic Encyclopedia {Ensiklopedia Katolik}, “Baptism {Pembaptisan}”, Volume 2, hal. 267.

[6] The Papal Encyclicals {Ensiklik-Ensiklik Paus}, Vol. 4 (1939-1958), hal. 50.

[7] Decrees of the Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-Konsili Ekumenis}, Vol. 1, hal. 74.

[8] Decrees of the Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-Konsili Ekumenis}, Vol. 1, hal. 578; Denzinger 714.

[9] The Papal Encyclicals {Ensiklik-Ensiklik Paus}, Vol. 1 (1740-1878), hal. 229.

[10] Denzinger 861; Decrees of Ecumenical Councils {Dekret-Dekret Konsili-konsili Ekumenis}, Vol. 2, hal.685.