Pfizer sudah memiliki kendali atas banyak negara di dunia? Video

Transkrip berbahasa Indonesia:

“Saat kita berbicara tentang kebaikan bersama, vaksin untuk virus Wuhan seharusnya menjadi kebaikan publik sedunia. Tetapi apa yang terjadi sewaktu pemanufaktur vaksin mulai melakukan penindasan? Banyak pemerintah dibungkam, persediaan diberhentikan, dan laba diutamakan daripada hal menyelamatkan hidup. Saya tidak membuat pengandaian. Saya sedang menggambarkan apa yang sedang dilakukan oleh Pfizer. Perusahaan farmasi raksasa Amerika ini sedang melakukan semua ini. Pfizer menindas negara-negara agar tunduk kepada tuntutan-tuntutannya. Kami pertama kali melaporkan tentang hal ini pada bulan Februari di tahun ini.

Sewaktu negara-negara seperti India mengirimkan vaksinasi gratis kepada negara-negara yang lebih miskin, terdapat beberapa perusahaan seperti Pfizer yang menindas pemerintahan. Pfizer meminta agar diberi kompensasi atas biaya gugatan hukum di masa depan. Pfizer ingin agar Argentina menjadikan, dan dengarkanlah hal ini, menjadikan cadangan bank, pangkalan militer, serta bangunan kedutaan dari negeri itu sebagai jaminan. Ini adalah tuntutan-tuntutan Pfizer. Lihatlah:

1. Brasil melepaskan keberdaulatan aset luar negerinya atas tuntutan Pfizer,
2. Bahwa hukum negeri tidak diberlakukan kepada Pfizer
3. Bahwa Brasil memperhitungkan penundaan pengiriman
4. Bahwa Pfizer tidak diberi pinalti atas penundaan pengiriman dan
5. Dalam kasus efek samping apa pun, Pfizer dilepaskan dari segala liabilitas sipil

Delapan bulan telah berlalu sejak kami melaporkan hal ini. Pfizer tetap tidak berubah. Pfizer masih mengutamakan laba atas kesehatan publik. Pfizer tetap memaksa pemerintahan untuk bertekuk lutut kepada kehendaknya. Suatu kelompok advokasi telah memberikan lebih banyak rincian tentang apa yang dilakukan oleh Pfizer. Kelompok ini mendapatkan akses atas beberapa kontrak Pfizer yang konfidensial dan kami memiliki suatu salinannya. Kontrak-kontrak ini dilaksanakan dengan sembilan negara serta blok, dan detailnya mengejutkan. Negara-negara yang putus asa dipaksakan untuk membuat kelonggaran-kelonggaran yang memalukan kepada Pfizer. Kami membaca seluruh laporan itu, kami menemukan enam poin yang sangat penting yang patut untuk digarisbawahi:

1. Pfizer berhak untuk membungkam pemerintahan. Pfizer telah memaksa negara-negara untuk tidak berbicara tentang transaksi yang telah mereka lakukan untuk suntikan
2. Pfizer mengendalikan donasi untuk suntikan-suntikannya, bukan negara yang membeli suntikan-suntikan tersebut. Pfizer akan memutuskan ke mana suntikan itu akan diberikan.
3. Pfizer telah memastikan untuk memperoleh suatu pengabaian properti intelektual untuk perusahaan itu sendiri, dan klausul ini sungguh meresahkan. Jika Pfizer dituduh melakukan pencurian properti intelektual, pemerintahlah yang akan membayar, bukan perusahaan itu
4. Jika terjadi sengketa, para arbitrator pribadi, dan bukan pengadilan publik, yang akan membuat keputusan
5. Pfizer dapat mengklaim aset negara untuk menjamin kompensasinya, dan
6. Pfizerlah yang membuat semua keputusan-keputusan yang terutama. Pfizerlah yang memutuskan linimasa pengiriman

Informasi yang tersingkap ini sungguh serius. Saya akan memberikan anda beberapa detail yang lain:

1. Pfizer sedang membungkam beberapa pemerintahan. Bagaimana caranya? Melalui kontrak. Kontrak-kontrak yang amat mencekik ini adalah pusat dari segala hal. Kontrak-kontrak ini mampu membungkam pemerintahan dengan cara-cara yang anda bahkan tidak dapat bayangkan.

Lihatlah apa yang telah terjadi di Brasil. Pfizer setuju untuk menyediakan vaksinasi virus Wuhannya kepada Brasil dan Pfizer menyisipkan klausul ini di dalam perjanjiannya untuk memaksa Brasil agar tidak menyingkapkan suatu detail pun dari transaksinya dengan Pfizer. Izinkan saya membacakannya untuk anda, inilah kata kontrak itu: Pemerintahan Brasil dilarang untuk membuat ‘suatu pengumuman public pun mengenai keberadaan, pokok, atau ketentuan-ketentuan dari Perjanjian [tersebut]’ atau untuk mengomentari hubungannya dengan Pfizer tanpa sepersetujuan tertulis dari perusahaan itu.

Dalam kata lain, Brasil tidak dapat berbicara tentang transaksi dengan Pfizer sampai negara itu memperoleh suatu persetujuan dari Pfizer secara tertulis. Pada dasarnya perusahaan swasta ini membungkam suatu pemerintahan. Dan hal itu tidak berhenti di situ saja. Pfizer juga menjadi pihak yang memutuskan siapa yang akan mendapatkan suntikannya.

Andaikata seseorang ingin mendonasikan suntikan Pfizer kepada Brasil, apakah mereka dapat melakukannya? Mereka tidak dapat. Perjanjian Pfizer melarang Brasil untuk memperoleh donasi. Tidak seorang pun dapat mendonasikan vaksinasi Pfizer kepada negara ini. Mereka tidak dapat menggunakan suntikan Pfizer sampai mereka membelinya. Apa yang terjadi jika Brasil tidak tunduk kepada aturan-aturan ini? Konsekuensi-konsekuensinya akan menjadi serius. Saya akan kembali mengutip dari laporan itu: Seandainya Brasil menerima dosis yang didonasikan tanpa seizin Pfizer, tindakan semacam itu akan menjadi suatu pelanggaran material yang tidak dapat dibenarkan terhadap perjanjian mereka, yang memperbolehkan Pfizer untuk segera memberhentikan perjanjian itu. Sewaktu perjanjian itu telah diberhentikan, Brasil akan diwajibkan untuk membayar harga penuh atas sisa dosis dalam kontrak itu.

Jadi Brasil akan harus mengeluarkan pembayaran secara penuh dan Pfizer bahkan tidak perlu menyediakan pengiriman suntikan virus Wuhan itu secara penuh. Apa yang terjadi jika seseorang menuduh Pfizer mencuri teknologi vaksinnya, atau atas pencurian properti intelektual? Pemerintah akan dipaksa untuk membela Pfizer. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kami harus membaca perjanjian ini dua kali untuk sungguh dapat memahami konsekuensinya. Dan apa yang telah terjadi? Setidaknya empat negara telah dipaksa untuk melindungi paten milik Pfizer. Artinya,  para pemerintah ini membela Pfizer atas pencurian properti intelektual, sedangkan perusahaan itu bebas untuk menggunakan properti intelektual semua orang sesuka hatinya.

Kolombia adalah salah satu negara yang menjadi korbannya. Saya akan menjelaskannya dengan suatu contoh. Seandainya suatu pembuat vaksin atau perusahaan farmasi dalam negeri di Kolombia menghadap pengadilan dan mereka menuduh Pfizer melanggar paten vaksinasi mereka. Siapakah yang akan berjuang dalam kasus itu? Bukan Pfizer. Bahkan jika Pfizer adalah pihak yang tertuduh, bukanlah Pfizer ataupun pengacara perusahaan itu [yang] akan berada di pengadilan, melainkan pemerintahan Kolombia. Pemerintah akan harus membela Pfizer dan jika mereka kalah dalam perkara itu, pemerintah Kolombialah yang akan harus membayar biaya pemberesannya, dan bukan Pfizer.

Bagaimana jika para pemerintah ini ingin keluar dari kontrak-kontrak yang mencekik ini? Mereka sama sekali tidak akan dapat menggugat Pfizer. Perkara itu akan diproses oleh suatu panel rahasia yang terdiri dari tiga arbitrator pribadi di New York. Pfizer akan diadili atas dasar hukum New York dan bukan hukum negeri di mana Pfizer menjual vaksinasinya. Dan negara-negara ini akan membayar harga yang besar jika mereka kalah dalam arbitrasi. Pfizer dapat meminta pemerintahan untuk mengalihkan kendali atas asset negara, untuk memberikan kompensasi atas kerugian. Aset macam apa yang sedang kita bicarakan? Pada dasarnya segala sesuatu yang dimiliki oleh pemerintahan yang berdaulat: rekening bank asing, investasi asing, properti komersial, perusahaan penerbangan milik negara, bahkan perusahaan perminyakan. Pfizer dapat mengambil alih atas semua ini dari pemerintahan. Pada dasarnya segala sesuatu terjadi atas dasar ketentuan-ketentuan Pfizer sekalinya suatu negara memutuskan untuk membeli vaksinnya.

Bahkan pengiriman suntikannya diputuskan oleh perusahaan itu. Di Brasil, di Albania, dan Kolombia, Pfizerlah yang memutuskan linimasa pengiriman untuk vaksinasi dan negara-negara itu akan harus setuju atas apa pun, dan kapan pun, yang diberikan kepada mereka. Pfizer tentunya adalah yang menentukan harganya. Pfizerlah yang menentukan linimasa pengiriman. Pfizer sama sekali tidak menerima untuk bertanggung jawab atas sesuatu pun dan jika seseorang menggugat perusahaan itu, pemerintahlah yang membayar kerugiannya, bukan Pfizer.

Tiada suatu cara pun yang dapat menggambarkan praktik bisnis Pfizer. Ini adalah terorisme vaksin.”