Pemisahan Gereja dan Negara: Kesesatan yang Amat Berbahaya

“3. Bahwa Negara harus dipisahkan dari Gereja, itu adalah dalil yang sama sekali salah, suatu kesesatan yang amat berbahaya. Bahwasanya didasari asas bahwa Negara tidak boleh mengakui kultus keagamaan apa pun, dalil itu pertama-tama merupakan penghinaan berat terhadap Allah; sebab sang Pencipta umat manusia juga adalah yang mendirikan masyarakat-masyarakat manusia, dan Ia memelihara masyarakat-masyarakat itu dalam keberadaannya, seperti Ia pun memelihara kita di dalamnya. Maka kita tak hanya wajib beribadat secara pribadi kepada-Nya, namun juga wajib beribadat secara publik dan secara bermasyarakat demi menghormati diri-Nya. Di samping itu, dalil ini merupakan penyangkalan yang amat jelas terhadap tatanan adikodrati. Dalil tersebut bahwasanya membatasi tindakan Negara hanya untuk tujuan menyejahterakan masyarakat di kehidupan ini saja, yang hanya merupakan tujuan langsung lembaga-lembaga politik; dan dalil itu sama sekali tidak mengindahkan tujuan akhir lembaga-lembaga tersebut, seolah-olah tujuan akhir mereka itu asing baginya, yakni kebahagiaan kekal yang ditawarkan bagi manusia, ketika hidup yang begitu singkatnya ini mencapai akhirnya. Namun demikian, tatanan hal-hal fana yang berlangsung dalam waktu ini tunduk kepada kebaikan terluhur dan mutlak; dan dengan demikian, kuasa sipil tidak hanya tak diperbolehkan merintangi ketundukkan itu, namun juga harus membantu kita untuk melaksanakannya.

Dalil ini juga mengubrakabrikkan tatanan yang dengan penuh hikmat ditetapkan oleh Allah di dunia ini, tatanan yang menuntut kerukunan harmonis antara dua lembaga. Kedua lembaga itu: lembaga agama dan lembaga sipil, bahwasanya memiliki rakyat yang sama, meskipun mereka melaksanakan otoritas atas rakyat mereka itu dalam ruang lingkup masing-masing. Dari situlah niscaya timbul berbagai perkara yang harus dikenali oleh masing-masing lembaga sebagai milik keduanya bersama-sama. Namun, ketika kerukunan antara Negara dan Gereja itu mulai menghilang, dari perkara-perkara milik bersama itu pun akan gampang menjamur bibit-bibit perselisihan, yang akan sangat menyakitkan bagi kedua belah pihak; ide ranah kepemilikan perkara tersebut menjadi kabur dan jiwa-jiwa pun akan penuh kegelisahan besar. Pada akhirnya, dalil itu juga mengakibatkan kerusakan-kerusakan berat bagi masyarakat sipil sendiri, sebab masyarakat sipil tidak bisa sejahtera maupun bertahan lama, kalau agama tidak diberikan tempat di dalamnya, agama yang merupakan hukum tertinggi serta pengajar berdaulat ketika duduk perkaranya adalah hak-hak manusia serta kewajiban-kewajibannya.”