WHO desak negara-negara tandatangani perjanjian pandemi global tiba Mei: “Ancaman baru akan muncul”

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO – World Health Organization) yang merupakan organisasi globalis, telah mengeluarkan seruan “mendesak” kepada negara-negara di seluruh dunia untuk menandatangani “Perjanjian Pandemi” yang merongrong kedaulatan mereka, selambat-lambatnya bulan Mei.

Dalam siaran pers pada 20 Maret, WHO menuntut terjadinya “kemajuan yang dipercepat” dari pihak negara-negara yang bergabung dengan perjanjian yang mereka usulkan, Perjanjian Pandemi (Pandemic Accord), yang oleh para kritikus, seperti anggota parlemen dari Partai Konservatif, Leslyn Lewis, diperingatkan akan memberi WHO kuasa yang lebih besar atas Kanada seumpama terjadi "pandemi" atau yang disebut-sebut keadaan darurat lainnya.

“Kami menyerukan kepada para pemimpin dari semua negara, agar menggiatkan upaya mereka dan menjamin perjanjian pandemi yang efektif pada bulan Mei,” demikian bunyi surat bersama dari para tokoh politik terkemuka.

“Ancaman pandemi baru akan muncul - dan tidak ada alasan tidak siap menghadapinya," demikian peringatan surat itu, yang menyerukan agar para negosiator “melipatgandakan upaya mereka” demi menepati "tenggat waktu yang akan segera tiba" pada Mei 2024 ....

Meskipun WHO mengklaim bahwa perjanjian tersebut tidak akan memperlemah kedaulatan nasional, pada bulan Januari, Lewis mengungkapkan bahwa Peraturan Kesehatan Internasional (IHR - International Health Regulations) baru yang terkandung dalam proposal tersebut akan membahayakan kedaulatan Kanada, dengan memberi organisasi internasional tersebut kuasa yang lebih besar atas warga Kanada.

"Kanada menyetujui amendemen Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) WHO, yang membatasi waktu Kanada untuk menanggapi amendemen lebih lanjut, kendati ada ribuan warga Kanada yang menandatangani petisi untuk mengungkapkan keprihatinan mereka,” wantinya.

Pernyataan Lewis pada bulan Januari tersebut menyusul dukungannya pada bulan Oktober terhadap sebuah petisi yang menuntut pemerintah Liberal di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Justin Trudeau untuk “segera” menarik diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok bawahannya, WHO, karena organisasi-organisasi tersebut telah merongrong “kedaulatan” nasional dan “otonomi pribadi” warga negara.   

Mereka memperingatkan bahwa amendemen yang “dirundingkan secara diam-diam” itu dapat “memberlakukan pengawasan universal yang tidak dapat diterima dan mengganggu, yang melanggar hak-hak dan kebebasan yang dijamin dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Kanada dan Piagam Hak dan Kebebasan.”

Meskipun petisi itu ditandatangani hampir 19.000 warga Kanada, pemerintahan Trudeau mengadopsi amendemen yang diusulkan oleh WHO tersebut. 

Selain itu, pada awal bulan ini, para pengunjuk rasa mengepung kantor pusat media arus utama CTV News di Edmonton, untuk menuntut liputan tentang rencana Kanada menandatangani perjanjian tersebut pada bulan Mei.