Penolakan 3): Anda tidak dapat tahu bilamana seseorang adalah bidah atau mencelanya sebagai bidah tanpa sebuah pengadilan dan deklarasi vonis.

Jawaban: Tidak. Sebuah deklarasi vonis yang mengikuti sebuah ekskomunikasi otomatis adalah semata-mata sebuah pengakuan secara hukum tentang sesuatu yang sudah ada. Andaikata tidak demikian adanya, ekskomunikasi otomatis akan menjadi tidak bermakna.

Kanon 2314, Kitab Hukum Kanonik 1917:
“Semua pemurtad dari iman Kristiani dan setiap serta masing-masing bidah ataupun skismatis: 1) mendapatkan ekskomunikasi ipso facto [lewat fakta itu sendiri]...[1]

Orang yang terekskomunikasikan itu sudah dipotong dari Gereja. Kebanyakan bidah sudah dikenali sebagai bidah tanpa pengadilan ataupun deklarasi vonis, dan harus dicela secara demikian.

Paus Pius VI, Auctorem fidei, 28 Agustus 1794:
“47. Begitu pula, gagasan yang mengajarkan bahwa adalah sesuatu yang diperlukan, menurut hukum-hukum alam dan ilahi, untuk ekskomunikasi ataupun pemecatan, bahwa sebuah pemeriksaan pribadi harus berlangsung sebelumnya, dan bahwa, oleh karena itu, vonis yang disebut ‘ipso facto’ tidak memiliki kekuatan apa pun selain sebagai suatu ancaman yang serius tanpa dampak yang nyata apa pun” – salah, lancang, jahat, berbahaya bagi kekuatan Gereja, keliru.[2]

Seperti yang kita lihat di sini, Gereja Katolik mengajarkan bahwa proses-proses serta penghakiman-penghakiman yang formal tidak diperlukan agar ekskomunikasi ipso facto (lewat fakta tersebut) berlangsung. Acapkali, proses serta penghakiman tersebut, seperti di dalam kasus bidah Martin Luther, merupakan pengakuan-pengakuan resmi terhadap ekskomunikasi ipso facto yang sudah terjadi. Hal ini seharusnya jelas begi seorang Katolik; tetapi, untuk menggambarkan poin tersebut, inilah apa yang dikatakan Martin Luther sebelum ia dikutuk sebagai bidah oleh Sri Paus.

Martin Luther, sewaktu ia berbicara di depan Bulla Paus Leo X yang memberikan kepadanya selambat-lambatnya enam puluh hari untuk mencabut pernyataan bidahnya sebelum deklarasi ekskomunikasi diterbitkan: “Bagi saya, hal ini sudah mantap adanya: saya membenci baik dukungan maupun murka Roma; saya tidak ingin berdamai dengannya ataupun bersekutu dengannya. Biarkan ia mengutuk dan membakar buku-buku saya; saya, sebagai balasannya, kecuali jika saya tidak bisa menemukan api, akan mengutuk dan membakar secara publik semua hukum Kepausan, yang adalah rawa bidah itu.’”[3]

Apakah kita harus percaya bahwa seorang pria yang mengatakan kutipan ini (lama sebelum ia dikutuk secara resmi sebagai seorang bidah melalui sebuah deklarasi vonis) adalah seorang Katolik atau dapat dianggap Katolik? Tiada hal yang lebih absurd daripada gagasan semacam itu. Jelas, Martin Luther adalah seorang bidah terang-terangan sebelum deklarasi resmi itu, dan seorang Katolik mana pun yang mengetahui kepercayaan-kepercayaannya telah dapat dan seharusnya telah mencelanya sebagai seorang bidah terang-terangan sekalinya orang Katolik tersebut mengenali pandangan-pandangan Martin Luther yang bukan main sesatnya.

Itulah mengapa, sebelum pengadilan Luther, Kardinal Cajetan menghubungi Elektor Frederick, penguasa dan pelindung Luther, memohonnya untuk tidak ‘menyebabkan aib kepada nama baik para nenek moyangnya’ dengan mendukung seorang bidah. ’[4]

Prinsip yang sama diterapkan kepada seorang bidah, seperti John Kerry, pendukung aborsi yang terkenal. Hampir semua orang yang mengaku diri Katolik yang jalan pikirannya konservatif akan dengan segera setuju bahwa John Kerry adalah seorang bidah dan bukan seorang Katolik, karena ia bersikeras menolak ajaran Katolik terhadap aborsi. Tetapi mereka membuat “penghakiman” ini berdasarkan diri mereka sendiri, karena tidak satu pun deklarasi vonis pernah dikeluarkan untuk John Kerry. Maka mereka membuktikan poin bahwa sebuah deklarasi tidak diperlukan untuk mengutuk seorang bidah. Kebanyakan bidah di dalam sejarah Gereja, dan hampir semua bidah di dunia masa kini, telah dan harus dianggap bidah tanpa deklarasi apa pun sewaktu bidah mereka menjadi nyata.

Sewaktu bidah menjadi nyata dan tegar, seperti di dalam kasus Luther atau Benediktus XVI (yang berkata bahwa kita tidak boleh mengonversikan orang-orang non-Katolik dan yang berpartisipasi secara aktif di dalam ibadat Sinagoga), orang-orang Katolik bukan hanya dapat mencelanya sebagai non-Katolik tanpa sebuah penghakiman, tetapi mereka harus melakukannya. Itulah persisnya mengapa St. Robertus Bellarminus, Doktor Gereja, saat menjawab pertanyaan yang persis ini, mengatakan dengan jelas bahwa sang bidah terang-terangan itu digulingkan dan harus dihindari sebagai seorang non-Katolik tanpa otoritas sebelum ‘ekskomunikasi ataupun vonis yuridis’ apa pun. Di dalam konteks ini, St. Robertus menggunakan kata ‘ekskomunikasi’ untuk merujuk kepada hukuman ferendae setentiae (deklarasi resmi oleh Sri Paus ataupun hakim).

St. Robertus Bellarminus, De Romano Pontifice, II, 30, berbicara tentang seorang klaiman Kepausan:
“Karena, pertama-tama, argumen-argumen dari otoritas dan akal budi membuktikan bahwa sang bidah terang-terangan tersebut secara ‘ipso facto’ digulingkan. Argumen dari otoritas berasal dari St. Paulus (Titus 3:10), yang memerintahkan untuk menghindari sang bidah setelah dua peringatan, yaitu, setelah sang bidah terlihat tegar secara terang-terangan – yang berarti sebelum ekskomunikasi ataupun vonis yuridis apa pun. Dan inilah yang dituliskan oleh St. Hieronimus, yang menambahkan bahwa para pendosa lainnya diasingkan dari Gereja melalui vonis ekskomunikasi, tetapi para bidah mengasingkan diri mereka sendiri dan memisahkan diri mereka sendiri melalui tindakan mereka sendiri dari tubuh Kristus.”

Izinkan kami mengulangi hal ini: YANG BERARTI SEBELUM EKSKOMUNIKASI ATAUPUN VONIS YURIDIS APA PUN! Maka, kita dapat melihat bahwa para non-sedevakantis, dengan berargumentasi bahwa para Katolik tidak dapat mencela para bidah terang-terangan seperti Benediktus XVI karena suatu pengadilan resmi belum terjadi, sama sekali salah. Kesimpulan mereka mengolok-olok kesatuan Iman di dalam Gereja. Agar kita tidak lupa, terdapat suatu kesatuan Iman di dalam Gereja Katolik (yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik).

Paus Pius XII, Mystici Corporis Christi (#22):
“Oleh karena di dalam komunitas Kristiani sejati hanya terdapat satu Tubuh, satu Roh, satu Tuhan, dan satu Pembaptisan, hanyalah mungkin terdapat satu iman. Dan oleh karena itu jika seorang manusia menolak untuk mendengar Gereja, biarkan ia dianggap – seperti yang diperintahkan oleh Tuhan – sebagai seorang kafir dan pemungut cukai. Oleh karena itu, mereka yang terbagi-bagi di dalam iman atau pemerintahan tidak dapat hidup di dalam kesatuan Tubuh itu, tidak pun mereka dapat menghayati hidup Roh Ilahinya yang esa.”[5]

Menurut kesimpulan para non-sedevakantis, orang-orang Katolik harus mengakui persekutuan dengan seorang manusia yang secara terang-terangan mengaku bahwa ia tidak ingin bersekutu dengan Gereja Katolik, dan berpegang bahwa seluruh hukum Kepausan adalah rawa bidah; atau seseorang pro-aborsi yang tegar, hanya karena tiada deklarasi resmi yang dibuat terhadap orang tersebut. Untuk menyatakan bahwa orang-orang Katolik harus bersekutu dengan seorang bidah terang-terangan karena suatu penghakiman yang tuntas belum dibuat terhadapnya adalah hal yang bertentangan dengan ajaran Katolik, Tradisi Katolik dan pengertian Katolik.

St. Robertus Bellarminus, De Romano Pontifice, II, 30:
“...karena manusia tidak diwajibkan untuk, ataupun dapat membaca hati; TETAPI SEWAKTU MEREKA MELIHAT BAHWA SESEORANG ADALAH SEORANG BIDAH LEWAT PERILAKU EKSTERNALNYA, MEREKA MENGHAKIMINYA SEBAGAI BIDAH SECARA MURNI DAN SEDERHANA, DAN MENGUTUKNYA SEBAGAI BIDAH.”

Kembali ke Jawaban-Jawaban Terumum untuk Penolakan-Penolakan terhadap Sedevakantisme

Catatan kaki:

[1] The 1917 Pio-Benedictine Code of Canon Law {Kitab Hukum Kanonik 1917 Pius-Benediktus}, diterjemahkan oleh Dr. Edward Von Peters, San Francisco, CA: Ignatius Press, 2001, kanon 2314, hal. 735.

[2] Denzinger 1547.

[3] The Catholic Encyclopedia, “Luther,” Robert Appleton Company, 1910, hal. 445-446.

[4] Warren H. Carroll, A History of Christendom {Sejarah Kekristenan}, Front Royal, VA: Christendom Press, 2000, Vol. 4 (The Cleaving of Christendom {Perpecahan Kekristenan}), hal. 10.

[5] The Papal Encyclicals {Ensiklik-Ensiklik Paus}, Vol. 4 (1939-1958), hal. 41.