“Pemerintahan AS Mandatkan Kata Ganti Preferensi di Semua Tempat Kerja”

[Catatan penerjemah: kata ganti preferensi, atau “preferred pronouns” dalam bahasa Inggris, digunakan dalam konteks “transgender” di negara yang bahasanya menggunakan kata ganti orang bergender. Misalnya, “she” (yang berarti “dia”, untuk perempuan), dianggap kata ganti preferensi untuk menyebut laki-laki “transgender” yang mengaku diri perempuan; sedangkan “he” (yang berarti “dia”, untuk laki-laki), dianggap kata ganti preferensi untuk menyebut perempuan “transgender” yang mengaku diri laki-laki.]

Pemerintahan AS telah memandatkan penggunaan kata ganti orang preferensi pada setiap tempat kerja di Amerika demi menindaki “diskriminasi” terhadap kaum transgender, di bawah perlindungan UU Hak Sipil 1964. Laporan selanjutnya oleh John Murawski dari UnHerd.

Mulai pekan ini, tidak menuruti penggunaan kata ganti non-biner orang queer merupakan bentuk diskriminasi di tempat kerja terbaru yang diakui di bawah perlindungan Undang-Undang Hak-hak Sipil tahun 1964 yang terkenal di Amerika Serikat.

Mandat penggunaan kata ganti baru untuk pekerja, pemberi kerja, dan bahkan pelanggan juga, dikeluarkan oleh Komisi Kesempatan Kerja Setara (EEOC - Equal Employment Opportunity Commission) sebagai bagian dari langkah pertama lembaga hak sipil tersebut dalam seperempat abad terakhir, untuk memperkini pedoman tempat kerja agar sesuai dengan preseden hukum dan norma-norma sosial yang terus berkembang.

Dokumen yang tebalnya 189 halaman itu secara teknis tidak mengikat secara hukum, namun jelas mengutarakan kebijakan-kebijakan lembaga EEOC dalam menginvestigasi keluhan diskriminasi, dan menyatakan bahwa salah sebut gender yang dilakukan berulang kali dan secara sengaja (dan bukan kekhilafan) setara dengan diskriminasi di tempat kerja. Di dalam pedomannya, EEOC juga menetapkan sebagai diskriminasi, kalau pemberi kerja menolak memberi orang transgender akses kamar mandi yang mereka anggap paling sesuai dengan identitas gender mereka, sekalipun kebijakan itu merambah privasi para pekerja lainnya, atau pada kasus-kasus tertentu, bertentangan dengan keyakinan-keyakinan agama para pekerja lainnya.

Standar baru ini diadopsi dengan hasil pemilihan suara 3-2, sesuai dengan garis partai, setelah panel investigasi menerima sekitar 37.000 komentar publik tentang pembaruan yang diusulkan pada bulan Oktober lalu.

Dengan keluarnya keputusan dramatis ini, tidak berlebihan kalau dikata bahwa teori queer - gagasan akademis provokatif yang menolak normativitas heteroseksualitas - kini telah tertanam kuat dalam hukum AS dan masyarakat AS, setidak-tidaknya di wilayah-wilayah yang paling biru dan paling urban dengan penduduk paling terdidik dan memiliki pekerjaan dengan gaji tinggi.

Keputusan EEOC merupakan konsekuensi dari puluhan tahun upaya para akademisi queer dan manuver hukum untuk mendapatkan perlindungan hak-hak sipil dan penerimaan sosial atas perilaku yang dulunya dianggap menyimpang, namun kini semakin dipandang termerdekakan dari kebiasaan-kebiasaan kuno dan represif. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pelarangan terhadap salah sebut gender dan terhadap restriksi kamar mandi untuk transgender "secara logis merupakan perluasan" dari keputusan Bostock dari Mahkamah Agung AS tahun 2020, yang menambahkan identitas seksual dan gender sebagai kategori yang dilindungi di bawah Titel VII Undang-Undang Hak Sipil.

Perkara yang menyedihkan. Sulit untuk dipahami, bagaimana dalam sistem yang dianggap-anggap federal seperti di Amerika, Pemerintah pusat dapat menetapkan bahwa setiap tempat kerja di negara ini - dan juga pelanggan pula - harus menyesuaikan diri dengan khayalan-khayalan gender orang-orang yang kebingungan. Tapi begitulah adanya.

Saya secara pribadi menyalahkan Neil Gorsuch, Hakim Agung yang dianggap-anggap konservatif originalis, yang bergabung dengan kaum liberal pada kasus Bostock (dia sebenarnya menulis opini mayoritas) dalam berargumen bahwa perlindungan konstitusional untuk jenis kelamin berlaku sama untuk identitas gender.