AS: RUU “Anti-terorisme” baru bisa digunakan untuk bungkam kelompok penguak kejahatan perang Israel di Gaza

Pengaruh Zionis atas Kongres AS kembali terlihat, menurut para kritikus, dengan diloloskannya RUU Penghentian Pendanaan Teror dan Sanksi Pajak atas Sandera Amerika oleh DPR.

Disetujui dengan selisih suara 219-184 pada Kamis lalu di sepanjang garis partai, langkah itu membuat para aktivis mengkhawatirkan akan digunakannya RUU itu untuk meredam kritik yang sah terhadap perang genosida Israel terhadap warga Palestina.

Anggota Kongres dari Partai Republik, Thomas Massie, adalah satu-satunya anggota Partai Republik yang menentang undang-undang tersebut; 15 anggota Partai Demokrat memberi suara mendukung RUU itu.

Di antaranya, RUU tersebut memberi kewenangan sepihak kepada Departemen Keuangan AS untuk mencabut status organisasi nirlaba jika dianggap sebagai “organisasi pendukung teroris”.

Kelompok-kelompok anti-perang dan kelompok-kelompok lain khawatir bahwa istilah tersebut tidak cukup spesifik dan bahwa lembaga-lembaga nirlaba yang menyorot kejahatan perang Israel di Gaza akan didiskriminasi.

Sepucuk surat yang ditulis oleh lembaga liberal ACLU dan ditandatangani oleh lebih dari 350 kelompok sayap kiri lainnya memperingatkan adanya potensi "penyalahgunaan" yang "sangat besar" di bawah RUU ini, karena akan "memberi kuasa luar biasa kepada cabang eksekutif untuk menyelidiki, merundung, dan pada dasarnya membubarkan organisasi nirlaba apa pun - termasuk kantor berita, universitas, dan organisasi kebebasan sipil seperti organisasi kami."

"Menurut kami, undang-undang ini melampaui batas," kata Jenn Holcomb, wakil presiden urusan pemerintahan di Council on Foundations.

Media The Times of Israel melaporkan bahwa lebih dari 55 kelompok Yahudi berbasis AS juga menentang RUU tersebut, RUU yang diajukan oleh dua anggota Kongres Yahudi setelah serangan 7 Oktober di Israel tahun lalu. Langkah ini didukung oleh Komite Urusan Publik Amerika-Israel yang berpengaruh besar, Republican Jewish Coalition (Koalisi Yahudi Partai Republik), dan Anti-Defamation League (Liga Anti-Fitnah) – organisasi anti-Kristen.

Versi sebelumnya dari RUU tersebut lolos di DPR pada bulan April dengan hasil suara 382-11 seraya protes pro-Palestina diadakan di kampus-kampus, sehingga memberi momentum politik untuk pengesahannya.

"RUU ini merupakan langkah penting untuk membongkar jaringan keuangan organisasi teroris di seluruh dunia, termasuk Hamas, Hizbullah dan Korps Garda Revolusi Islam," ujar anggota DPR dari Partai Republik, David Kustoff, mengenai RUU tersebut.