“OpenTable mencoba menormalkan paspor vaksin dengan integrasi baru”

infowars.com

“Pekan lalu, aplikasi pemesanan restoran yang populer, OpenTable, mengumumkan akan memperkenalkan suatu fitur baru yang memampukan para pelanggannya untuk mengimplementasikan dengan mudah mandat vaksin serta para penggunanya untuk menunjukkan bukti vaksinasi.

Berita ini datang sewaktu semakin banyak kota di AS dan negara lainnya di dunia memandatkan paspor vaksin untuk lokasi-lokasi serta acara-acara luar ruangan serta dalam ruangan.

OpenTable tidak memedulikan kekhawatiran terhadap kebebasan sipil dan berkata bahwa aplikasi tersebut bermitra dengan perusahaan keamanan CLEAR, yang menyediakan system sertifikasi vaksin digital.

‘Untuk membantu pengunjung restoran menyediakan dengan mudah bukti vaksinasi di restoran, OpenTable dan perusahaan identitas aman, CLEAR, bermitra untuk menawarkan kepada para pengunjung restoran suatu jalan yang sederhana untuk membuktikan bukti vaksinasi melalui kartu vaksin digital milik CLEAR.’ ujar aplikasi pemesanan restoran itu pekan lalu, yang menautkan kepada sebuah pos blog baru untuk mengumumkan inisiatif tersebut.

OpenTable akan mengizinkan restoran-restoran untuk mengindikasikan bilamana mereka memiliki mandat vaksinasi.

Untuk menggunakan fitur baru itu, para pengguna akan harus membuat sebuah akun CLEAR melalui aplikasi internet atau aplikasi seluler OpenTable. Langkah berikutnya adalah untuk mehghubungkan sertifikat vaksin COVID-19 mereka dengan OpenTable, yang lalu dapat mereka tunjukkan di lembaga-lembaga yang memiliki mandat vaksin.

Perkembangan semacam itu dilakukan dalam antisipasi bahwa semakin banyak kota dan yurisdiksi akan mengimplementasikan mandat vaksin sementara sistem yang kontroversial dan invasif itu dinormalkan di seputar dunia. Sejauh ini, di AS, tiga kota besar memiliki mandat vaksinasi; Los Angeles, New York, dan San Francisco.

Fitur sertifikasi vaksin baru OpenTable kemungkinan akan digunakan di kota-kota ini dan bahkan oleh restoran-restoran di daerah-daerah lainnya yang belum mengimplementasikan mandat vaksin tetapi yang belum melarang implementasinya oleh usaha-usaha swasta.”