Penolakan 17): Kedua Kitab Hukum Kanonik: KHK 1917 dan 1983 mengajarkan bahwa suatu deklarasi dibutuhkan bagi seseorang untuk kehilangan jabatannya akibat bidah.

Chris Ferrara, “A Challenge to the Sedevacantist Enterprise, Part II {Tantangan untuk Kelompok Sedevakantis, Bagian II},” The Remnant, 30 September 2005, hal. 18:
“Memang, Kitab Hukum Kanonik 1917 dan 1983 mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat menuntut bahwa suatu jabatan gerejawi telah hilang akibat bidah kecuali hal tersebut telah ditetapkan lewat suatu deklarasi dari otoritas yang kompeten.”[1]

Jawaban: Hal ini sama sekali tidak benar. Kitab Hukum Kanonik 1983 Anti-Paus Yohanes Paulus II yang bidah dan tidak valid menyatakan bahwa pernyataan semacam itu diperlukan di dalam Kanon 194 § 3. Tetapi hal ini tidak terdapat di dalam Kitab Hukum Kanonik 1917. Kanon yang paralel dengan kanon 194 di dalam Kitab Hukum Kanonik tahun 1917 adalah kanon 188. Kanon 188 dari Kitab Hukum Kanonik 1917 tidak memuat ketentuan tersebut, dan hanya menyatakan bahwa seorang imam yang “jatuh secara publik dari iman” (188 § 4) kehilangan jabatannya oleh karena fakta itu sendiri ‘tanpa pernyataan apa pun’.

Kanon 188.4, Kitab Hukum Kanonik 1917:
“Terdapat beberapa hal yang menghasilkan pengunduran diri secara tacit (tanpa pernyataan) dari sebuah jabatan, pengunduran diri tersebut diterima secara lebih awal lewat operasi hukum, dan oleh karena itu berlaku tanpa pernyataan apa pun. Sebab-sebab ini adalah... (4) jika ia telah jatuh secara publik dari iman.”[2]

Perhatikan bahwa Kitab Hukum Kanonik 1917 tidak menyatakan suatu hal pun tentang apabila suatu pernyataan diperlukan; malah ia berkata hal yang bertentangan – ‘tanpa pernyataan apa pun’! Sewaktu seseorang membandingkan kedua kanon tersebut, ia dapat melihat perbedaan yang mencolok.

Kanon 194.1-3, Kitab Hukum Kanonik 1983:
“Demi hukum itu sendiri diberhentikan dari jabatan gerejawi: ...2- orang yang secara publik meninggalkan iman katolik atau persekutuan Gereja... Pemberhentian yang disebut dalam no. 2 dan 3 hanya dapat didesakkan, jika mengenai hal itu pasti dari pernyataan otoritas yang berwenang.”[3]

Inilah mungkin sebab Ferrara tidak memberikan kutipan kepada Kitab Hukum Kanonik 1917 di dalam catatan kakinya; ia hanya memberikan suatu rujukan kepada Kitab Hukum Kanonik 1983. Maka, kita menghadapi suatu kebohongan lain yang terang-terangan dari Ferrara.

Catatan kaki:

[1] Chris Ferrara, ”A Challenge to the Sedevacantist Enterprise, Part II {Tantangan untuk Kelompok Sedevakantis, Bagian II},” The Remnant, 30 September 2005, hal. 18.

[2] The 1917 Pio-Benedictine Code of Canon Law {Kitab Hukum Kanonik 1917 Pius-Benediktus}, diterjemahkan oleh Dr. Edward Von Peters, hal. 83.

[3] The Code of Canon Law (1983), A Text and Commentary {Kitab Hukum Kanonik (1983), Naskah dan Komentar}, Dikomisikan oleh Canon Law Society of America, Disunting oleh James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald E. Heintschel, Mahwah, NJ: Paulist Press, 1985, hal. 111.