Penolakan 17): Kedua Kitab Hukum Kanonik: KHK 1917 dan 1983 mengajarkan bahwa suatu deklarasi dibutuhkan bagi seseorang untuk kehilangan jabatannya akibat bidah.

Chris Ferrara, “A Challenge to the Sedevacantist Enterprise, Part II [Tantangan untuk Kelompok Sedevakantis, Bagian II],” The Remnant, 30 September 2005, hal. 18:
“Memang benar, Kitab Hukum Kanonik 1917 dan 1983 menentukan bahwa tidak seorang pun dapat mendesakkan bahwa suatu jabatan gerejawi telah hilang akibat bidah kecuali jika hal ini telah ditetapkan lewat suatu deklarasi dari otoritas yang kompeten.”[1]

Jawaban: Pandangan ini sama sekali tidak benar. Kitab Hukum Kanonik 1983 yang bidah dan tidak valid milik Anti-Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa deklarasi semacam itu diperlukan di dalam Kanon 194 § 3. Tetapi pernyataan ini tidak terdapat di dalam Kitab Hukum Kanonik 1917. Kanon yang sepadan dengan kanon 194 di dalam Kitab Hukum Kanonik tahun 1917 adalah kanon 188. Kanon 188 dari Kitab Hukum Kanonik 1917 tidak memuat ketentuan tersebut, dan hanya menyatakan bahwa seorang imam yang “meninggalkan iman Katolik secara publik” (188 § 4) kehilangan jabatannya oleh karena fakta itu sendiri ‘tanpa suatu deklarasi apa pun’.

Kanon 188.4, Kitab Hukum Kanonik 1917:
“Suatu jabatan menjadi kosong secara ipso facto dan tanpa suatu deklarasi apa pun akibat pengunduran diri tersirat yang terjadi secara ipso iure (demi hukum), jika klerus: … 4) telah meninggalkan iman Katolik secara publik.”[2]

Perhatikan bahwa Kitab Hukum Kanonik 1917 tidak menyatakan bahwa suatu deklarasi diperlukan, dan justru menyatakan hal yang berlawanan – “tanpa suatu deklarasi apa pun”! Sewaktu seseorang membandingkan kedua kanon tersebut, ia dapat melihat perbedaan yang mencolok.

Kanon 194.1-3, Kitab Hukum Kanonik 1983:
“Demi hukum itu sendiri diberhentikan dari jabatan gerejawi: ...2- orang yang secara publik meninggalkan iman katolik atau persekutuan Gereja... Pemberhentian yang disebut dalam no. 2 dan 3 hanya dapat didesakkan, jika mengenai hal itu pasti dari pernyataan otoritas yang berwenang.”[3]

Ini kemungkinan merupakan alasan Ferrara tidak memberikan kutipan Kitab Hukum Kanonik 1917 di dalam catatan kakinya; ia hanya memberikan suatu rujukan kepada Kitab Hukum Kanonik 1983. Maka, apa yang sedang kita hadapi adalah suatu kebohongan lain yang terang-terangan dari Ferrara.

Catatan kaki:

[1] Chris Ferrara, ”A Challenge to the Sedevacantist Enterprise, Part II {Tantangan untuk Kelompok Sedevakantis, Bagian II},” The Remnant, 30 September 2005, hal. 18.

[2] The 1917 Pio-Benedictine Code of Canon Law {Kitab Hukum Kanonik 1917 Pius-Benediktus}, diterjemahkan oleh Dr. Edward Von Peters, hal. 83.

[3] The Code of Canon Law (1983), A Text and Commentary {Kitab Hukum Kanonik (1983), Naskah dan Komentar}, Dikomisikan oleh Canon Law Society of America, Disunting oleh James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald E. Heintschel, Mahwah, NJ: Paulist Press, 1985, hal. 111.